Latest News
Kamis, 23 Agustus 2018

Nalar Publik Tercederai, Pemerintah Tidak Adil Atas Nasib Lombok


Jakarta-Berita Independent

Gempa yang mengguncang Lombok meluluhlantakkan infrastruktur vital, menghancurkan ribuan rumah/gedung. Jumlah korban tewas mencapai 548 jiwa. Aktivitas perekonomian dan pemerintahan macet. Belum lagi suasana kebatinan masyarakat. Meski sedemikian parah, pemerintah baru mengucurkan dana Rp38 miliar. Jumlah ini lebih besar dari bantuan pemerintah untuk pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia  Oktober 2018 sebesar Rp810 miliar dan Asian Games Rp30 triliun. Hal ini dinilai tidak adil.


Demikian dikatakan Natalius Pigai, mantan Komisioner Komnas HAM beberapa waktu lalu.

"Nalar publik tercederai. Ada bentuk ketidakadilan terkait anggaran untuk korban gempa di Lombok NTB yang hanya puluhan miliar rupiah dengan cara seremonial mencapai ratusan miliar rupiah jika dibandingkan dengan bantuan pemerintahan untuk acara seremonial yang mencapai ratusan miliar rupiah adalah potret nyata dan ketidakpedulian Pemerintahan Jokowi saat ini. Hal ini semakin  membuktikan pemerintah tidak adil terhadap orang-orang miskin dan korban bencana alam yang saat ini sedang menderita. Bahkan pemerintah cenderung meninabobokan orang-orang kaya dan kaum elit," papar Natalius.


Menurutnya, potret ketidakpedulian terlihat dari distribusi anggaran dimana soal-soal seremonial menghabiskan anggaran begitu fantastis, seperti pertemuan bank dunia mencapai Rp850 miliar dan Rp30 T untuk Asian Games yang diselenggarakan secara besar-besaran di atas penderitaan rakyat Indonesia.

"Pemerintah  harus tahu bahwa bencana alam di Lombok telah menjadi perhatian dunia internasional, termasuk para atlet yang saat ini sedang berlaga di Asian Games. Pemerintah tentu memastikan adanya pemenuhan kebutuhan hak asasi termasuk sandang, pangan dan papan untuk korban bencana alam. Upaya-upaya pemenuhan remedial bagi korban termasuk korban gempa di Lombok menjadi urgensif. Oleh karenanya rakyat pantas kecewa pada Jokowi yang harusnya secara jujur menyampaikan kepada peserta Asian Games bahwa bangsa Indonesia sedang dalam musibah. Hal itu dilakukan agar menimbulkan simpati dari atlet negara-negara lain. Tindakan seperti itu wajar sebab kita berada di milenium kemanusiaan dimana pilar-pilar HAM dan intervensi kemanusian telah menjadi nilai universal tiap negara," ujarnya.

Lebih lanjut Natalius menambahkan, gempa NTB telah merusak segalanya termasuk korban nyawa yang tidak sedikit jumlahnya, maka termasuk bencana besar sehingga  penanganannya harus diambil alih pemerintah pusat dengan managemen termasuk pendanaanya.

"Oleh karena itu sudah wajar jika pemrintah mengumumkan Bencana Nasional. Pernyataan bencana nasional tidak terpengaruh pada Lombok baik investasi dan destinasi wisata karena bencana alam ini sudah tentu diketahui oleh publik di seluruh dunia. Tidak ada alasan yang lebih kuat untuk menghindari tanggungjawab pemerintah  dengan alasan investasi dan pendapatan dari sektor pariwisata selain empati Kemanusian."

Peristiwa Lombok adalah peristiwa kemanusian dengan kerugian yang diterima sesuai rilis BMKG maka kerugian lebih dari Rp7 triliun Sementara pemerintah hanya membantu  Rp38miliar.

Berpedoman pada  pengalaman gempa Aceh, Yogyakarta dan lainnya idealnya sudah punya pengalaman cukup untuk bekerja secara sistemik, terkordinasi, cepat, tepat dan maksimal. Baik pada fase darurat paska gempa, fase rehabilitasi dan recovery semua aspek kehidupan sosial ekonomi dan infrastruktur masyarakat.

"Hari ini nalar publik tercederai dengan kebijakan darurat penanganan gempa Lombok di tangan Jokowi yang mengecilkan suasana kebatinan masyarakat Lombok yang sedang sedih. Memang ironi di negeri kemanusiaan yang adil dan beradab," tegas Natalius yang menyayangkan sikap pemerintahan era Jokowi yang dinilai kurang empati terhadap korban Lombok, NTB.

Sementara itu, Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Anton Tabah Digdoyo juga menyatakan, kurang pantas ditunjukkan pemerintah Jokowi yang memberikan bantuan untuk korban gempa di Lombok hanya Rp38 miliar. Padahal ada dana tak terduga di Kementerian Sosial yang peruntukannya antara lain untuk korban bencana alam seperti yang terjadi di Lombok. Anton pun meminta pemerintahan Jokowi untuk tidak membentuk pencitraan saja.

"Gempa NTB ini termasuk bencana besar maka penanganannya harus diambil alih pemerintah pusat dengan managemen termasuk pendanaanya," ujar Anton.


Seperti diketahui, data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sejauh ini telah mencatat sedikitnya sudah 515 korban meninggal dunia akibat gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Sebanyak 7.145 orang luka-luka dan pengungsi sudah mencapai angka 431.416 orang.

Selanjutnya, sebanyak 73.843 rumah dan 798 fasilitas umum seperti sekolah, puskesmas dan rumah peribadatan mengalami kerusakan. Kerugian diperkirakan mencapai angka Rp 7,7 triliun.

Kemudian, pemerintah pusat telah melayangkan surat edaran yang ditujukan kepada seluruh kepala daerah di Indonesia untuk ‘patungan’ guna membantu korban gempa bumi yang terjadi di Lombok, NTB. Surat edaran Kemendagri tersebut bersifat instruksi.

Di tempat dan waktu terpisah,  Ketua Tim Pengarah Asian Games 2018 yang juga Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK) mengatakan, biaya untuk penyelenggaraan Asian Games 2018 menghabiskan lebih dari Rp30 triliun.

Menurut JK, total keseluruhannya Rp27 triliun, kemudian ditambah Rp4,5 triliun dari pemerintah untuk penyelenggaraan. “Selain itu, masih ada juga pemasukan lewat promosi dan sponsorship yang kami harap bisa membantu. Butuh lebih dari Rp30 triliun kalau ditotal semuanya,” papar JK.

Sementara untuk agenda tahunan IMF-Bank Dunia pemerintah menganggarkan Rp 810,17 miliar. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya pernah mengungkapkan, anggaran yang dikeluarkan Indonesia sebagai tuan rumah masih di bawah anggaran yang dialokasikan negara lain ketika mereka yang berperan sebagai tuan rumah pertemuan tahunan.


 (gun)
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 komentar:

Posting Komentar

Kirim Komentar Anda:

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel atau berita yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan kami dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Kami akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.

Item Reviewed: Nalar Publik Tercederai, Pemerintah Tidak Adil Atas Nasib Lombok Rating: 5 Reviewed By: Berita Independent