Latest News
Jumat, 24 Agustus 2018

Gaji Cleaning Service Di Pemkab. Bekasi Di Sunatkah?


Poto; Illustrasi
Kab.Bekasi-Berita Independent

Siapa yang menyangka upah (Gaji) yang diterima para Cleanning Service (CS) yang bekerja di  Pemkab Bekasi ini ternyata jauh di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bekasi tahun 2018 yang diketahui sebesar Rp3,8 juta. Dan itu terbongkar saat mereka mengadakan audiensi dengan DPRD Kab. Bekasi beberapa waktu lalu.

Didampingi kuasa hukum dari YLBH Bekasi Raya. Deni Wijaya SH, para CS ini memaparkan upah yang mereka terima selama ini setiap bulannya hanya Rp1 juta, sementara anggaran yang dikeluarkan oleh Pemkab Bekasi sebesar Rp307.026.000 untuk Pekerjaan Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman Gedung Dinas A, Pekerjaan Belanja Jasa Kebersihan Kantor Gedung Dinas A1, A2, A4 dan A5.

Besaran anggaran itu tentunya diserahkan kepada pihak ketiga dari hasil lelang yang dilakukan pihak Pemkab Bekasi yang dalam hal ini adalah Bagian Umum Setda, untuk kemudian Pihak Ketigalah yang mengelola kebersihan dan menggaji 82 orang karyawan kebersihan.

Sayangnya, keringat para CS service ini hanya digantikan dengan uang Rp1 juta perbulannya, dan itu tentunya sangat jauh dari UMK.

Sebagai kuasa hukum dari para pekerja CS, Deni menilai ada dugaan permainan atas anggaran yang telah disediakan. 

"Dan bukan hanya itu, Pemkab Bekasi juga sepertinya menjerumuskan pihak ketiga, yakni PT. AJS sebagai perusahaan pemenang lelang yang tertera di Surat Perintah Kerja per Tanggal 3 Juli. Bukti Pemkab Bekasi telah menabrak dan melacurkan UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan," tutur Deni saat audiensi di hadapan Ketua Komisi I DPRD Kab. Bekasi, Yudi Darmansyah SH di gedung DPRD Kab. Bekasi beberapa waktu lalu.

Keterangan Deni semakin diperkuat dengan adanya pengakuan dari Ketua Persatuan Cleanning Service Kab. Bekasi, Gandil.

“Sudah bertahun-tahun kami mendapatkan upah kurang layak. Bukannya tidak mau bersyukur, karena gaji Rp. 1 Juta untuk menjalani kehidupan saat ini bersama keluarga merupakan suatu hal yang memprihatinkan. Oleh sebab itu, kami berharap para wakil rakyat bisa memperjuangkan nasib kami,” katanya. 

Lebih lanjut Deni menambahkan, DPRD Kab. Bekasi dapat menindaklanjuti keluh kesah yang disampaikan para CS yang bekerja di wilayah perkantoran Pemkab Bekasi.

"Biar bagaimanapun, nasib para pekerja di  Kabupaten Bekasi  harus diperjuangkan. Saya juga berharap, para cleanning service  mendapatkan gaji yang wajar yaitu UMK sesuai UU Ketenagakerjaan karena mereka pekerja yang dikelola pihak ketiga maka harus tunduk pada UU Ketenagakerjaan," papar Deni.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Yudi Darmansyah SH. mengatakan, dirinya akan berkoordinasi dengan Badan Anggaran (Banggar) dan Bagian Umum Setda Pemkab Bekasi, terkait masalah upah dibawah UMK para pekerja cleaning service.

“Pada hakikatnya kita terima dan apresiasi para pekerja cleaning service yang telah menyampaikan aspirasinya kepada kami (anggota DPRD). Dan nantinya hal ini akan kita bahas supaya CS Pemda Bekasi dapat upah layak, tentunya UMK sesuai UU Ketenagakerjaan,” ujarnya dihadapan para pekerja Cleanning Service.

(Tim)
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 komentar:

Posting Komentar

Kirim Komentar Anda:

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel atau berita yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan kami dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Kami akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.

Item Reviewed: Gaji Cleaning Service Di Pemkab. Bekasi Di Sunatkah? Rating: 5 Reviewed By: Berita Independent