728x90 AdSpace

Latest News
Thursday, July 12, 2018

SDN Ciriung 2 Diduga Melakukan Pelanggaran Permendikbud No 75 Tahun 2016

Bogor-Berita Independent
Anggota DPRD Kabupaten Bogor  meminta kepada Dinas Pendidikan setempat menindak tegas sekolah nakal yang melakukan pungutan liar. Permintaan tersebut dilontarkan menyusul keluhan sejumlah orang tua siswa dibeberapa Sekolah Dasar Negeri yang ada di Kabupaten Bogor.
 Menurut anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan, Edi  Gunadhi, menjelang awal dan akhir tahun pelajaran seperti saat ini memang rentan terhadap pungutan-pungutan yang dilakukan sekolah. Karenanya, dia meminta kepada Dinas Pendidikan setempat selalu memantau sekolah-sekolah yang melakukan pungutan diluar ketentuan.

"Dinas pendidikan harus tanggap dengan masalah ini, yang saya tahu pungutan itu tidak melibatkan orang tua siswa dan hanya melalui ketua komite sekolah. Kalau banyak orang tua yang tidak setuju seharusnya pungutan itu jangan dilaksanakan," katanya melalui telepon seluler.

Menurut pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Komisi IV di DPRD Kabupaten Bogor ini,  kalau memang benar praktek pungli ini terjadi, maka pihak sekolah sudah membuat kesalahan besar, apalagi sampai mengancam tidak akan memberikan raport jika tidak membayar iuran tersebut.

"Raport itu hak murid, mereka harus tahu hasil studinya selama bersekolah. Jangan sampai karena tidak membayar sumbangan yang tidak jelas, raport siswa ditahan. Itu tidak ada hubungannya," ujar Edi.

Pernyataan yang dikemukakan Edi terkait adanya dugaan pungutan liar berupa sumbangan pembangunan yang dilakukan setiap tahun oleh pihak Sekolah Dasar Negeri (SDN) Ciriung 2, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor.

Berawal dari adanya keluhan para Wali Murid yang kecewa karena tidak diberikan Raport anaknya oleh pihak sekolah disebabkan belum membayar uang sumbangan pembangunan sebesar Rp250 rb, dinilai sudah melanggar ketentuan dari Peraturan Mendikbud RI Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah tertanggal 30 Desember 2016 pada Pasal 12 bagian b ditegaskan komite sekolah, baik perseorangan maupun kolektif dilarang melakukan pungutan dari peserta didik atau orangtua/walinya. Pungutan adalah penarikan uang oleh sekolah kepada peserta didik, orangtua/walinya yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan. Dalam Pasal 10 Permendikbud ini dijelaskan komite sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan. Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya itu berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan.

"Saya menyayangkan pihak sekolah menahan raport anak saya dikarenakan Kami tidak membayar sumbangan pembangunan yang dimintai setiap tahun dan dipatoki harga sebesar Rp 250 Ribu, berartikan bukan sumbangan tapi pungutan, padahal anak saya mau sekali melihat prestasinya lewat Rapornya," keluh wali murid yang tidak mau dicantumkan namanya, Rabu (11/7/2018) kemarin.
 Hal yang senada juga disampaikan wali murid lainnya. Menurut pengakuan wali murid yang juga tidak mau disebut namanya ini, anaknya juga belum mendapat raport akibat tidak membayar sumbangan pembangunan.

"Saya tidak tahu anak saya naik kelas apa tidak karena sampai sekarang Rapornya Masih ditahan gurunya karena tidak membayar uang sumbangan pembangunan. Sementara kalau saya bayara nanti tidak ada lagi uang untuk persiapan lebaran, cari uang juga makin sulit,"ujarnya. 

Lebih lanjut ibu yang memiliki lebih dari satu orang anak yang juga  bersekolah di tempat berbeda berharap uang pembangunan yang dibebankan setiap tahun kepada orang tua murid dihapuskan. 
"Kan katanya sekolah negeri itu gratis, jadi yang namanya pungutan liar tidak seharusnya ada. Karena dengan uang sebesar itu, sudah pasti kami sangat kesulitan untuk membayarnya. Apalagi anak kami bukan hanya satu, dan sekolahnyapun ditempat yang berbeda. Jadi kalau memang gratis, ya jangan ada lagi namanya bayar ini bayar itu. Kami juga berharap, dinas pendidikan turun tangan masalah sumbangan yang dipatok oleh pihak sekolah kami. Karena selain uang sumbangan pembangunan sebesar Rp250rb, wali murid juga dimintai uang komite sebesar Rp 2 ribu per hari," imbuh wali murid yang minta namanya diinisialkan A.
Ditempat terpisah, Kepala sekolah SDN Ciriung 2, Bambang Trisakti Dwiwanto saat dikonfirmasi diruang guru membantah akan hal tersebut, dia bahkan tidak mengetahui kejadian praktek 'boikot' raport tersebut.

”Tidak seperti itu, ada hal apa raport mau di tahan, itu hak siswa dan silahkan di ambil, saya tidak pernah memberikan arahan kepada walikelas menahan raport siswa," katanya.

Dia menambahkan, kejadian yang menurut pengakuannya tidak diketahui olehnya itu, akan segera ditindak lanjuti.
"Ini menjadi pelajaran buat saya untuk lebih teliti dalam menyikapi laporan dan usulan dari pihak paguyuban sekolah. Dan saya akan segera memperbaiki system yang dilakukan pihak paguyuban yang dinilai secara sepihak. Saya juga akan memanggil pihak paguyuban kelas dan walikelas yang menahan raport siswa dan siswi disekolah ini, dan akan segera membuat rapat kembali yang juga dihadiri wali murid," imbuhnya.
Melengkapi pemberitaan, ditempat yang sama, Berita Independent juga mendapat pengakuan dari Wati, Walikelas 2 SD terkait.

"Saya hanya mengikuti saran dari Paguyuban kelas 2, mamanya Arya Bagas. Dia meminta saya untuk tidak memberikan raport bagi walimurid yang belum membayar sumbangan pembangunan," pengakuannya dengan nada datar.


(rieke)
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments
Item Reviewed: SDN Ciriung 2 Diduga Melakukan Pelanggaran Permendikbud No 75 Tahun 2016 Rating: 5 Reviewed By: Berita Independent