Latest News
Kamis, 05 Juli 2018

Ketua DPD JPKP Meminta Bupati Tegas Menyikapi Dugaan Pungli Di SMAN 1 Cigombong

 
Kabupaten Bogor-Berita Independent
Dugaan adanya pungutan liar (Pungli) berupa iuran komite yang diminta saat siswa daftar ulang di SMAN 1 Cigombong, JL. Mayjen H.E Sukma, Desa Wates Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Rabu ( 04/07/2018) membuat resah para orang tua murid..

Salah seorang tua murid, LS (55) mengatakan, dirinya mengetahui informasi daftar ulang harus membayar sebesar Rp 590 Ribu dari anaknya yang bersumber dari temannya melalui whatsapp. 

"Saya kaget kok harus bayar untuk  daftar ulang, saya mencari bantuan, alhamdulilah dana terkumpul,  dan ketika membayar kan kepada  TU, Otong S, saya diberikan kwitansi dan tertera, untuk uang iuran komite bulan Juli dan Agustus 2018 sebesar Rp 530 Ribu, dan uang OL untuk Study Tour sebesar Rp 60 Ribu," ujarnya kepada beritaindependent.

Dia menambahkan, Setahun ini membayar bulanan sebesar Rp 130 Ribu, dikarenakan  anaknya memakai  surat keterangan kurang mampu (SKKM).

" Padahal saya hanya seorang janda, selain biaya itu, Saat masuk tahun 2017, pihak sekolah meminta uang pembangunan sebesar  Rp 1,5 Juta, tapi bisa dicicil,  nah tadi saya ditagih sama TU, cicilan uang pembangunan," ungkap LS.

Hal yang sama juga dirasakan SS, wanita paruh baya berstatus  janda ini menjelaskan, dikenakakn biaya yang sama sebesar Rp 590 Ribu untuk daftar ulang dan cicilan uang pembangunan.

"Kalau anak saya untuk uang bulanan dimintai sebesar  Rp 160 Ribu dan kartunya ada di TU dibelakang kartu berwarna kuning untuk cicilan uang pembangunan yang telah ditetapkan saat rapat demgan komite sekolah, walaupun berat bagi saya, yah mau tidak mau suara terbanyak saya ikuti deh,"imbuhnya.

Sementara itu Humas SMAN 1 cigombong mengakui adanya iuran bulanan, namun perihal uang pembangunan tidak ada tahun ajaran 2017-2018, dan untuk penerimaan siswa baru nanti baru dirapatkan pada lusa, 6 Juli 2018.

"Kan bantuan dari dana Bos tidak mencukupi, jadi iuran perbulan tersebut bukan merupakan pungli, dan perihal uang pembangunan kepada siswa baru akan dirapatkan lusa," terangnya.

Menyikapi hal tersebut, Ketua DPD Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP), Alviano Fahry, mengatakan, kendati Presiden Joko Widodo sudah membentuk Satuan Tugas (Satgas)  Sapu Bersih Pungli (Saber Pungli) dari pusat hingga di daerah, ternyata masih saja ada modus pungli di beberapa sekolah di wilayah Kabupaten Bogor.

"Pungutan uang pembangunan maupun uang daftar ulang di sekolah harus diusut tuntas. Sebab, itu bertentangan dengan semangat reformasi dan napas Saber Pungli yang digulirkan Jokowi, dan hal ini bisa kita laporkan ke Satgas Saber Pungli supaya ditindaklanjuti," tegasnya. 

Lanjutnya, sejak tahun 2012, sekolah tingkat atas juga telah mendapatkan kucuran dana BOS. Artinya guna pembiayaan seluruh operasional sekolah tingkat atas telah diakomodir melalui dana BOS dan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sekolah tingkat atas masih dimungkinkan melakukan pungutan. Konteks pungutan yang dibolehkan adalah guna peningkatan mutu pendidikan.

"Untuk pemangku kepentingan terutama Bupati jangan hanya diam, lakukan tindakan dan ambil langkah kebijakan yang tepat, sesegera mungkin,"pungkas Fahry. (RIE)
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments
Item Reviewed: Ketua DPD JPKP Meminta Bupati Tegas Menyikapi Dugaan Pungli Di SMAN 1 Cigombong Rating: 5 Reviewed By: Berita Independent