Latest News
Minggu, 22 Juli 2018

Demokrasi Bukan Untuk Membelah Bangsa, Tapi Menyatukan NKRI


Jakarta-BeritaIndependent
Tahun ini adalah tahun politik, begitu kata kebanyakan orang. Ada juga yang berpendapat bahwa sebentar lagi adalah tahun  pesta demokrasi bagi seluruh warga Indonesia.

Begitu banyak berita-berita di media cetak dan elektronik atau bahkan di berbagai channel Youtube telah memberitakan hal-hal terkait politik dan diskusi atau debat publik. Begitupun banyak terlihat bagaimana semua warga negara ikut berkecimpung dalam berbagai isu politik di berbagai media sosial. Semua terlihat hidup dan semangat dalam berpendapat dengan menggunakan argumen-argumen yang kuat dan berdasarkan data yang juga akurat. Hingga tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat seperti terbelah dua, dan masing-masing mempertahankan jagoannya untuk didaulat sebagai Pemimpin Negara di Republik Indonesia. Demokrasi pun 'terpecah', bahkan agama pun dijadikan 'bumbu ' dalam memecah belah persatuan.

Hal ini menjadi polemik besar terhadap peran agama dalam menjaga demokrasi Indonesia. Padahal, demokrasi di Indonesia dibangun sebagai langkah menjaga hak-hak masyarakat dalam kehidupan bernegara.

"Demokrasi Bangsa Indonesia ini adalah demokrasi Pancasila, maka siapa saja boleh berkontestasi mencalonkan diri dalam pemilihan pemimpin baik itu Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota atau Kepala Desa,  tetapi demokrasi jangan membelah bangsa ini, kalau membelah bangsa ini dan kemudian memisahkan bangsa ini dengan adanya pendukung Jokowi juga pendukung Prabowo, maka ketika terjadi pertempuran atau peperangan ini akan menjadi berbahaya. Dan jangan bertopeng agama untuk serang pemerintah, "tegas DR.KH. Nuril Arifin Husein, MBA yang biasa disapa dengan panggilan Gus Nuril kepada Berita Independent saat  mengisi acara Ngopi Bareng Tokoh bertema 'Jokowi Bisa Kalah' yang diadakan di Pondok Pesantren Abdurahman Wahid Soko Tunggal Rawamangun, Jakarta Timur, baru-baru ini.

Acara yang diadakan untuk mempersatukan bangsa melalui program-program dialog keagamaan yang melibatkan para tokoh ini seperti,  KH. Wahid,  Eros Jarot, Ketua Umum Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Maret Samuel Sueken dan tokoh-tokoh lainnya ini juga sebagai upaya langkah maju dalam menyatukan pandangan untuk membangun bangsa dalam suatu perbedaan SARA, sehingga visi dan misi dari peran para tokoh ini dapat searah dan sejalan dengan visi dan misi negara dalam membangun bangsa.

"Negeri ini milik bangsa Indonesia, bukan milik Jokowi atau milik Prabowo. Nah semangat membelah ini berarti cuma ingin menciptakan kekuasaan sepihak yang ujungnya menghancurkan perekonomian di Indonesia. Nah jika itu terjadi, maka tujuannya mafialis banget, dan dia akan menggunakan dan menghalalkan segala cara termasuk agama, padahal agama diturunkan ke muka bumi ini untuk menebarkan cinta dan kasih sayang, bukan untuk dijadikan topeng-topeng untuk menyerang pemerintahan yang sah atau menyerang siapapun saja demi menciptakan perpecahan. Nah mafia itulah yang disebut syetan. Buat apa kita berdemokrasi kalau hanya menjadi temannya syetan. Maka sudah semestinya, jika yang namanya berdemokrasi itu berdasarkan ketuhanan, jika kita berke-Tuhan-an berarti berdemokrasi dan itu juga artinya ber Pancasila dan ber perikemanusiaan, harus menghargai setiap nyawa apapun suku bangsa dan agamanya," tambah Gus Nuril dengan nada bijak.

Lebih lanjut Gus Nuril menambahkan, Dalam melaksanakan pemilihan Pemimpin Negara, para calon harus menerapkan demokrasi dan tetap dalam koridor persatuan dan kesatuan bangsa.

"Jangan persatuan dan kesatuan bangsa malah dikorbankan dan diacak-acak hanya karena mempertahankan calon presiden yang diinginkannya. Mari ciptakan suasana pemilihan presiden ini dengan demokrasi yanng baik, santun, memenuhi kriteria Pancasila, karena semuanya menuju tunas dan tujuan nasional yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," tutur Gus Nuril.

Ditempat yang sama, Ketua Umum Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP), Maret Samuel Sueken atau akrab disapa Noel ini menilai, pernyataan Gus Nuril merupakan peringatan dini bagi  Jokowi untuk mencari orang-orang yang berjiwa patriot dan memiliki ideologi kebangsaan yang harus betul-betul kokoh serta teguh menyatukan kekuatan dalam menjaga NKRI.

"Apa yang dilakukan oleh Gus Nuril saat ini adalah peringatan dini bagi pemerintahan Jokowi agar bagaimana berkonsolidasi kedepan dengan orang-orang yang mempunyai jiwa patriot dan ideologi kebangsaan yang kokoh serta teguh menyatukan kekuatan bukan hanya di awang-awang. Karena yang diharapkan itu pelaksanaan yang nyata untuk kesejahteraan masyarakat. Dan saya pikir, Pak Jokowi kedepannya harus betul-betul serius untuk menghadapi resistensi yang luar biasa dan mungkin lebih parah dari apa yang pernah terjadi pada pemilihan untuk tahun 2019," tegas Noel.
Dikesempatan itu, Noel mengaku memiliki pemikiran yang sama dengan Gus Nuril.

"Saya sepakat dengan pendapat yang disampaikan oleh Gus Nuril. Atas dasar itupulalah makanya saya hadir di sini. Namun bukan berarti kita tidak optimis negeri kita bisa bangkit lagi dan keluar dari keterpurukan serta bisa bangkit lagi dari isu-isu intoleransi, radikalisme dan terorisme tetapi justru ini menjadi pemantik  buat kita kedapan, bangsa ini bisa lebih kuat kalau syarat-syarat tertentu kita lakukan, apa itu syaratnya? Ya poinnya itu tadi, bahwa kita harus bersatu, kita harus kuat dan orang-orang yang mempunyai jiwa patriotisme tidak boleh diam, kita harus melakukan perlawanan."

Menjawab pertanyaan tentang pertarungan politik pada Pilpres ditahun 2019 nanti dengan adanya tema seperti tersebut diatas akan dimanfaatkan oleh lawan politik atau akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang mempunyai pemikiran yang bersebrangan untuk menggempur Jokowi, Noel menegaskan,  "Ini merupakan sebuah koreksi. Selain itu, juga ada koreksi-koreksi penting yang harus kita sampaikan ke Jokowi. Misalkan seperti JPKP sendiri yang dikatakan terlahir dari Relawan Jokowi, lantas apa yang di lakukan Jokowi itu ternyata keliru, dan kita tidak berani menyampaikan koreksi itu kepada Jokowi. Seharusnya kita berani menyampaikan, bahwa pak jangan kita masuk ke dalam lubang, kita harus menghindari lubang itu atau paling tidak kita dapat melalui lubang itu dengan manis kita mengingatkan. Jadi jika nanti kalau ada yang bullying dan lain sebagainya itu sah-sah saja,  sebab tidak seratus persen apa yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi itu mutlak benar, ada hal-hal yang harus dikoreksi dan di level presiden saya pikir itu semua sudah tepat dan permasalahannya adalah kaki-kaki Jokowi itu kan sangat banyak, nah dari kaki-kaki Jokowi inilah corong dari panca indra yang sampai kepada Jokowi tidak tersampaikan dengan baik, hal ini yang harus kita suarakan dan koreksi-koreksi yang sifatnya konstruktif itu juga harus tetap kita bangun karena kita juga mencintai Jokowi," papat Noel.

Seterusnya Noel menyampaikan rasa salutnya terhadap sikap Gus Nuril yangn berjuang sendiri dalam mempertahankan nilai-nilai kebangsaan, patriotisme, Pancasila yang berbhineka tunggal ika.
"Beliau berjuang sendirian, dia tidak peduli walaupun negara tidak memberikan perhatian terhadap apa yang telah dilakukan serta diperjuangkan oleh Gus Nuril. Padahal, orang yang seperti ini dan berjiwa militan sudah selayaknya diperhatikan oleh negara," ujar Noel dengan nada mantap sembari mengakhiri perbincangan.,
Reporter: Rully
Editor: DST
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments
Item Reviewed: Demokrasi Bukan Untuk Membelah Bangsa, Tapi Menyatukan NKRI Rating: 5 Reviewed By: Berita Independent