Latest News
Senin, 02 April 2018

Tindak Tegas Penjualan Data Masyarakat




Semarang-Berita Independent

Lembaga Riset Keaman­an Siber dan Komunikasi atau Communication and Information Syst++em Security Research Center (CISSReC) meminta peme­rintah untuk menindak tegas terhadap pelaku jual beli data masyarakat.

Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber dan Ko­munikasi CISSReC Prata­ma Persadha melalui surat elektro­niknya kepada Antara di Semarang, Minggu (1/4) ma­lam, mengatakan hal itu ketika merespons maraknya aksi miss call dari nomor luar yang sempat menghe­bohkan masyarakat.

Aksi tersebut ditengarai Kemen­terian Komu­nikasi dan Informatika Republik Indonesia, kata Pratama, sebagai bentuk aksi kejahatan sedot pulsa yang kerap disebut wangiri.

Menurutnya, wangiri sendiri tidak pertama kali terjadi. Pada 2016, misal­nya, sejumlah operator melaporkan ada­nya miss call secara masif dari prefix luar negeri dengan nomor +77.

"Kali ini prefix yang 'menyerang' masyarakat adalah +242 yang berasal dari Kongo. Wangiri dengan prefix +242 pernah mem­buat heboh warga Swedia pada 2013," katanya.

Pakar keamanan siber itu menjelas­kan bahwa praktik wangiri ini cukup mere­sahkan masyarakat. Bahkan, jaringan yang bermain ini sudah sangat berpenga­laman, terbukti tidak hanya nomor prabayar saja yang diserang, tetapi juga nomor pascabayar.

Bagi pemilik nomor prabayar, kata­nya, mung­kin pulsanya akan tersedot habis. Namun, bagi pemilik kartu pas­ca­bayar, tagihan­nya bisa membeng­kak luar biasa bila nomornya mela­kukan panggilan balik ke nomor wangiri tersebut.

Langkah Kominfo meng­imbau ma­syarakat untuk tidak melakukan pang­gilan balik, menurut Pratama, sudah tepat. Namun, perlu sosialisasi lebih mendalam, terutama dengan SMS res­mi dari Kominfo agar seluruh masya­rakat bisa menda­patkan infor­masi tersebut.

Oleh karena itu, kata Pra­tama, Ran­cangan Undang-Undang Perlin­dungan Data Pribadi harus segera disele­saikan agar masyarakat di­lindungi dan para pelaku usaha serta pemerintah yang memegang data masyarakat bisa di­mintai pertang­gungjawaban bila mem­biarkan data tersebut diambil pihak yang tak berwenang.

Bagi warga yang menjadi korban wangiri, dia menya­rankan agar mereka ada baik­nya melaporkan hal tersebut ke provider masing-masing. Selain guna pen­da­taan, warga juga bisa me­minta peng­hapusan tagihan karena wangiri maupun mengembalikan pulsa yang hilang.

"Kasus ini sendiri muncul ke publik setelah banyak pengguna melaporkan no­mor asing tersebut ke akun media sosial provider," kata Pratama yang pernah seba­gai Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Pengamanan Si­nyal Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg).

Harsiarnas 2018
Terpisah, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara membuka secara resmi Hari Penyiaran Nasional (Har­siarnas) 2018 dan Ra­pat Koor­dinasi Nasional (Ra­kornas) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) ke-85 di Kota Palu, Minggu.

Puncak Harsiarnas dilak­sanakan di salah satu hotel di Palu itu dihadiri ratusan undangan di anta­ranya wakil ketua komisi I DPR RI, Komisioner Ba­waslu Mochammad Affi­fudin, Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto, Dewan Pers Imam Wahyudi, Wakil Gubernur Jambi dan Bangka Belitung, Ketua Umum Persatuan Artis Film Indonesia (Parfi) Marcela Zalianti.

Menkominfo menjelas­kan, berbi­cara penyiaran, sesungguhnya terjadi per­geseran yang mendasar, di mana saat ini tidak bicara lagi mengenai platform dan infrastruktur, tetapi harus fokus kepada konten.

"Saat ini sekitar 2.700 lembaga penyiaran yang diberikan izin, baik lembaga penyiaran publik (LPP), lembaga penyiaran swasta (LPS) dan lembaga pe­nyiar­an komunitas (LPK)," katanya.

Rudiantara mengatakan dengan era digitalisasi saat ini, menjadi tidak relevan dengan infrastruktur, karena akan terjadi efisiensi terkait pengguna­an sumber daya alam terbatas yaitu fre­kuensi.

"Sudah tepat dari perte­muan hari ini, dan rakornas KPI dan KPID besok, yakni penyiaran yang sehat dan bekualitas," katanya. (Ant)
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments
Item Reviewed: Tindak Tegas Penjualan Data Masyarakat Rating: 5 Reviewed By: Berita Independent