728x90 AdSpace

Latest News
Friday, April 6, 2018

PT Freeport Rugikan Negara, Jokowi Di Tuntut Janjinya



Jakarta-Berita Independent


Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan bahwa PT Freeport Indonesia (PT FI) telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 185 triliun akibat pembuangan limbah.

PT Freeport Indonesia (PTFI) dinilai terkesan mendikte pemerintah Indonesia. Terlebih, sikap PTFI tampak abai terhadap adanya hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap perusahaan tambang  yang berpotensi merugikan negara hingga Rp185 triliun.
 
Menurut Anggota IV BPK Rizal Djalil, berdasarkan  UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, lembaganya berwenang melakukan pemantauan atas temuan yang diberikan dilakukan tindakan. Masa waktu tindakan yang harusnya dilakukan sebelum 333 hari.

"Ini sudah 333 hari lebih setelah BPK menyampaikan hasil audit tentang PTFI temuannya tidak ditindaklanjuti. Tidak ada action plan" katanya di Jakarta, beberapa waktu lalu. 

BPK menyebutkan bahwa PTFI telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 185 triliun akibat pembuangan limbah. Rizal Djalil mengatakan, potensi kerugian negara Rp 185 triliun dari kerusakan yang terjadi karena pembuangan limbah.

Total kerugian tersebut terbagi dalam tiga wilayah terdampak, yaitu "Modified Ajkwa Deposition Area" (ModADA) dengan nilai ekosistem yang dikorbankan mencapai Rp 10,7 triliun, estuari (Rp 8,2 triliun), dan laut (Rp 166 triliun). Hasil audit BPK menyebutkan bahwa PTFI telah menimbulkan perubahan ekosistem akibat pembuangan limbah operasional penambangan di sungai, hutan, estuari, dan bahkan telah mencapai kawasan laut.

Sementara, prihal temuan BPK, menurut Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI), Ferdinand Hutahaean, sebagai suatu momentum tepat. 

"Jika pemerintah tidak menggunakan momentum ini sebagai alat menekan Freeport, maka Indonesia tak punya harapan lagi untuk mendapat nilai lebih dari kegiatan Freeport di tanah air. Jadi pemerintah kita harus menindaklanjuti temuan BPK ini secara hukum. Harus ada yang bertanggung jawab," ujar Ferdinand di Jakarta.

Lebih lanjut Ia mengatakan, laporan yang disampaikan BPK tentang Freeport yang merugikan negara bukanlah hal yang baru. Pasalnya kejadian ini sudah berlangsung 3 tahun terakhir di mana Freeport  membayar tidak sesuai ketentuan dalam PP Nomor 9 tahun 2012 terkait dengan royalti.

"Pertanyaannya kenapa Menteri Keuangan membiarkan itu terjadi? Saya pikir jika pemerintah mau tegas kepada Freeport, temuan ini bisa menjadi salah satu alat penekan agar Freeport tunduk kepada bangsa," tutupnya dikutip dari media ibukota.

Ditempat terpisah, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, dirinya sedang menyelidikiu adanya kerugian yang diakibatkan PTFI.

"Ya kita lagi teliti mengenai angkanya 100 sekian triliun," ujar Luhut kepada media.

Selain pelanggaran pembuangan limbah, BPK juga  mendapati PT FI telah menggunakan kawasan hutan lindung untuk operasional penambangannya dengan luasan minimal 4.535, 93 hektar.

Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usmanjuga ikut angkat bicara. Menurutnya, sampai sekarang terhitung sudah hampir setahun dari hasil laporan Hasil Pemeriksaan itu belum ada tindak lanjutnya. Sampai saat ini PTFI hanya bersikap diam-diam saja. Padahal BPK sudah merekomendasi semua temuan tersebut kepada kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian ESDM. Seharusnya masalah ini sudah harus menjadi prioritas utama kepada kedua kementerian itu utk menindak lanjuti rekomendasi itu.
"Kalau tidak dilakukan, maka ada konsekwensi hukumnya bagi pejabat bersangkutan, artinya diduga melakukan pembiaran dan bisa dijerat pasal pidana korupsi," jelasnya seperti dikutip dari salah satu media nasional.

Sebelumnya Pemda Papua juga mengeluh atas lalainya PT FI belum membayar pajak penggunaan air permukaan senilai Rp3,5 triliun setelah Pengadilan Pajak Indonesia menolak gugatan PT FI pada 17 Januari 2017.

Disisi lain, penegak hukum KPK, Kejaksaan Agung dan Mabes Polri tanpa dilaporkan harus bertindak atas temuan BPK ini karena kasus ini bukan delik aduan.

"Jangan sampai publik menilai pemerintah Jokowi - Jusuf Kalla lemah dalam penegakan hukum alias poco-poco dalam menjaga kedaulatan terkait pengelolaan sumber daya alam sesuai isi pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Padahal Presiden Jokowi sudah berjanji pada kampanyenya di tahun 2014 akan menindak tegas perusahaan yang merusak lingkungan hidup. Oleh karena itu sudah pasti rakyat menunggu janji Presiden Jokowi," tutup Yusri mengakhiri perbincangan.

(dst-ist)
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments
Item Reviewed: PT Freeport Rugikan Negara, Jokowi Di Tuntut Janjinya Rating: 5 Reviewed By: Berita Independent