728x90 AdSpace

Latest News
Monday, April 2, 2018

KPK Diminta Segera Tindak Lanjuti 'Nyanyian' Setnov






Jakarta-Berita Independent
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk segera nebindaklanjuti nyanyian Setya Novanto (Setnov), terdakwa dugaan korupsi proyek e-KTP.

Pernyataan itu dikemukakakn Pakar hukum pidana dari Universitas Al Azhar, Prof Suparji Ahmad. Menurutnya,  pemeriksan sejumlah nama yang disebut Setnov harus dilakukan agar perkara e-KTP menjadi terang benderang dan tidak muncul spekulasi publik adanya diskriminasi dalam perkara e-KTP.



"Maka sudah seharusnya KPK menjadikan keterangan Setnov sebagai bukti untuk memeriksa nama-nama yang disebut. Nyanyian Setnov harus ditindaklanjuti dan menjadi bagian dari uraian dalam tuntutan dan putusannya nanti," ujar Suparji di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Tujuan pemeriksaan terhadap nama-nama yang disebut Setnov, ujar Suparji, untuk memastikan kebenarannya dan menindaklanjuti sesuai mekanisne hukum jika keterangan itu benar. Apalagi tuntutan hukuman 16 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider enam bulan terhadap Setnov masih misterius. Pasalnya tuntutan tersebut tidak komprehensif dugaan pidananya dan ditindaklanjuti fakta persidangannya. Karena untuk pelaku korupsi seperti Akil Mochtar, Lutfi Hasan Iskak juga vonisnya sangat berat. 

"Padahal keterangan Setnov  mengkonfirmasi dakwaan JPU pada dua terpidana e-KTP yakni Irman dan Sugiarto yang juga menyebut nama-nama yang menerima e-KTP. Tidak diprosesnya keterangan ini paling tidak dapat menimbulkan adanya  dugaan tebang pilih dan juga berdampak negatif karena bisa muncul berbagai fitnah," jelasnya.

Suparji juga mempertanyakan Novanto yang tidak dikenakan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU,). Padahal TPPU bisa dikenakan terdapat untuk memiskinkan koruptor. Oleh karenanya harus ada hitungan yang jelas kerugian negara dan dana proyek e-KTP mengalir ke siapa saja dan sudah berapa yang bisa dikembalikan.Hingga saat ini banyak kerugian uang negara tapi belum terungkap secara terang benderang. Selain itu denda terhadap Novanto juga sangat ringan hanya Rp 1 miliar.  

"Dalam pendekatan hukum progresif, hukuman tidak sekedar menghukum terdakwa tetapi juga harus memberi keadilan bagi masyarakat dengan mengembalikan uang negara yang diambil oleh para koruptor," jelasnya.

Suparji menuturkan, keterangan terdakwa setnov merupakan fakta persidangan yang tentunya mengarah pada suatu kebenaran. Jika apa yang disampaikan tidak benar atau palsu jelas sangat beresiko karena bisa memperberat pidananya dan bertentangan dengan niatannya untuk menjadi JC. Kasus Setnov menjadi titik penting pengungkapan kasus e-KTP yang disebut Setnov banyak pihak yang menerima. Sehingga banyak yang menduga akan terjadi tsunami hukum.

Seperti diketahui Kamis (29/3/2018) lalu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada KPK menuntut terdakwa Setya Novanto 16 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider enam bulan. Novanto dinilai terbukti melakukan korupsi terkait proyek pengadaan e- KTP. Jaksa Abdul Basir menyebut Novanto terbukti bersalah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Novanto juga harus membayar uang pengganti sejumlah US$7.435.000 dikurangi Rp5 miliar yang sudah dikembalikan ke KPK. Pengembalian selambat-lambatnya setelah satu bulan hukuman berkekuatan hukum tetap.

Jaksa juga meminta supaya hak politik Novanto dicabut lima tahun setelah eks ketua umum Partai Golkar itu menjalani masa hukuman.


(jup-ht)
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments
Item Reviewed: KPK Diminta Segera Tindak Lanjuti 'Nyanyian' Setnov Rating: 5 Reviewed By: Berita Independent