Latest News
Senin, 26 Maret 2018

Ritel Di Bawah Cengkraman Pemerintah, Namun BIsa Menggusur Pasar Tradisional

 


 Bogor-Berita Independent
 
Bertambah banyaknya kelompok masyarakat kelas menengah semakin membuka peluang emas bagi pengusaha yang menjalankan bisnis di sektor konsumsi. Kondisi ini yang menjadi magnet bagi pelaku usaha sektor konsumsi untuk terus berekspansi mengembangkan bisnisnya. 

Tak heran, jika persaingan antar ritel modern pun kini semakin ketat. Kehadiran ritel-ritel modern ini kerap dijadikan kambing hitam tergusurnya pasar tradisional. Waralaba asing secara perlahan memasuki daerah atau lokasi di sejumlah kota-kota besar seperti Jakarta dan Bogor serta daerah lainnya yang ada diseluruh Indonesia. Bahkan, waralaba asing mulai melirik pasar di Indonesia bagian timur.
Tren pertumbuhan waralaba saat ini mencapai 10-12 per tahun dan lebih didominasi oleh perkembangan waralaba lokal. Bahkan, angka tersebut masih bisa terakselerasi hingga 15 persen di akhir tahun ini. Pertumbuhan bisnis yang moderat lebih didorong oleh kualitas bisnis ketimbang kuantitas bisnis. Kualitas bisnis menjadi faktor utama. Untuk segmen bisnis, waralaba yang bergerak di bidang makanan dan minuman masih sangat diminati oleh pelaku bisnis dan pemilik modal.

Makin kinclongnya bisnis ritel dan waralaba membuat perbankan syariah mulai melirik pembiayaan bisnis yang memiliki prospek bagus tersebut. Bukan tidak mungkin, waralaba asing akan menguasai pasar dalam negeri.

Pemerintah sadar akan masa depan waralaba dan ritel yang dikhawatirkan tidak sehat dalam persaingan usaha. Sebab, saat ini banyak tempat usaha telah melenceng dan melanggar prinsip persaingan usaha. Untuk itiu, Kementerian Perdagangan menyiapkan dua aturan soal keberadaan mini market atau waralaba asing. Regulasi pertama mengenai pasar yang akan menjelaskan detail yang dimaksud dengan convenience store, restoran, cafe, supermarket. Beleid kedua adalah soal waralaba.

 Lalu bagaimana dengan nasib pengusaha-pengusaha kecil yang hanya bisa membuka usaha sekelas Toko atau warung kecil?

Hal ini tentunya  menjadi fenomena yang sangat menyeramkan bagi toko maupun warung kecil yang bersebelahan dengan minimarket modern ini, hal ini seharusnya tidak akan terjadi jika para pelayan publik benar – benar mau menjalankan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah.

Dikutip dari  Peraturan perundang-undangan, Minimarket atau masuk dalam kategori "Toko Modern" yang diatur  dalam Perpres No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (“Perpres 112/2007”). Pengertian toko modern menurut Pasal 1 angka 5 Perpres 112/2007 adalah toko dengan layanan pelayanan. mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket atau grosir yang merupakan Perkulakan.Setiap toko modern wajib bertema sosial ekonomi mayarakat sekitar dan jarak antara toko modern dengan pasar tradisional yang ada Pasal 4 ayat (1) Perpres 112/200).

Mengenai jarak pagar antar – minimarket dengan pasar tradisional yang saling berdekatan, Hal tersebut berhubungan dengan masalah perizinan sebuah toko modern (minimarket). Pasalnya, suatu toko modern (minimarket) harus memiliki izin pendirian yang disebut dengan Izin Usaha Toko Modern (“IUTM”) yang diterbitkan oleh Bupati / Walikota dan Kemudian kewenangan untuk penerbitan IUTM ini dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas / Unit yang bertanggung jawab di bidang perdagangan umum yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lokal.

Dalam pasal 3 Perpres 112/2007 kurangi luas bangunan untuk minimarket kurang dari 400m. Lokasi pendirian dari Toko Modern wajib pada Rencana Tata Ruang Wilayah / Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten / Kota.

Kemudian, Pasal 3 ayat (9) Permendag 53/2008 suka untuk minimarket yaitu Pendirian Minimarket baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memperhatikan: a. Sebuah Kepadatan Penduduk, b. Perkembangan pemukiman baru, c. Aksesibilitas wilayah (Arus lalu lintas), d. Dukungan atau penyokongan dan terakhir, Keberadaan pasar tradisioinal dan warung maupun toko di wilayah sekitarnya yang lebih kecil dari Minimarket.

Namun disatu sisi,  Permendag 53/2008 tidak diatur atau disahkan. Pelatorium rapat toko modern diserahkan kepada Bupati / Walikota atau Gubernur.
 
 
Sementara, melalui Peraturan Menteri Perdagangan nomor 68/M-DAG/PER/10/2012 tentang Waralaba untuk Jenis Usaha Toko Modern (minimarket) disebutkan bahwa pemberi waralaba dan penerima waralaba untuk jenis toko modern dibatasi hanya bisa membangun maksimal 150 gerai di Indonesia.
Pembangunan gerai setelah jumlah tersebut, harus diwaralabakan. Dengan peraturan seperti itu, tak heran bila asosiasi penjual ritel maupun waralaba mengaku keberatan dengan keputusan itu.

Pengusaha merasa pembatasan itu tidak disertai rasionalisasi dan pertimbangan yang jelas. Terlebih, Kemendag tidak menjelaskan alasan penetapan jumlah 150 gerai sebagai batas maksimum. Tidak hanya soal pembatasan gerai, pelaku usaha ritel dan waralaba juga menyoroti pasal soal sanksi untuk pemilik waralaba yang enggan melepas gerainya setelah lewat 150 unit. Pada pasal 11c permendag 68/2012, pemerintah mengancam mencabut Surat Tanda Usaha Pendaftaran Waralaba (STUPW), jika pengusaha membandel.

Sekilas, beleid itu seperti membatasi ekspansi minimarket seperti Indomaret dan Alfamart. Dua jaringan ritel tersebut terlanjur memiliki lebih dari 6.000 gerai.

Sebab, jaringan ritel terbesar adalah Indomaret dengan 6.300 gerai, disusul Alfamart 6.000 lebih gerai. Dari dua minimarket itu, baru 20 persen yang sudah diwaralabakan. Aturan teranyar tersebut membatasi gerai dengan area luasnya, seperti di bawah 400 meter persegi untuk minimarket, supermarket 1.200 meter persegi, dan departement store 2.000 meter persegi ke bawah.

Selain pembatasan jumlah, permendag 68/2012 juga mengatur batasan luas gerai dan kewajiban menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri paling sedikit 80 persen dari jumlah jenis barang yang diperdagangkan. Keluarnya aturan ini diakui sebagai bagian dari strategi menyelamatkan produk lokal yang selama ini tergusur dan kalah bersaing dengan produk impor yang membanjiri pasar dalam negeri. Sebab, produk lokal di ritel modern tidak mendapat fasilitas yang layak seperti perlakuan pada produk impor.

Untuk menempatkan produk lokal di garda terdepan pasar dalam negeri, Kemendag merevisi Permendag 53/2008. Selama ini, peraturan menteri itu menjelaskan tentang aturan pengenaan potongan harga reguler, potongan harga tetap, potongan harga khusus, potongan harga promosi, dan biaya promosi. Ketentuan tersebut mengatur bisnis ritel modern agar keberadaannya menopang industri nasional yang selama ini cenderung tidak berdaya menghadapi serbuan produk impor.

Akan ada dua implementasi yang diupayakan berjalan setelah revisi permen tersebut. Pertama, mewajibkan penggunaan produk dalam negeri hingga 80 persen di ritel dan waralaba modern. Kedua,  mengakomodasi pengadaan bahan baku untuk kebutuhan di dalam negeri. Jika nantinya ada kebutuhan untuk bahan baku yang tidak bisa dipenuhi dari dalam negeri, ada kelonggaran untuk impor.

Kemendag beralasan, dua aturan tersebut akan melindungi produk dalam negeri serta memberdayakan usaha kecil menengah (UKM). Permendag 68/2012 diklaim berpihak pada pengusaha kecil di daerah yang ingin mencoba peruntungan bisnis waralaba.

"Pembatasan jumlah gerai waralaba atau minimarket memang dapat menguntungkan buat kami yang hanya memiliki usaha sekelas toko ataupun warung kecil.  Namun sayangnya, bagi kami prinsip permendag ini hanyalah mengalihkan kepemilikan gerai ke pihak lain saja. Sebab, pada dasarnya skema bisnis waralaba adalah memberdayakan mitra kerja, dan hanya menguntungkan pemilik waralaba saja. Sebaliknya, tidak merubah omset usaha yang kami dapatkan dari penjualan barang di toko," tutur Hasbudi, salah seorang pemilik toko sembako  di Cibinong ketika ditemui Berita Independent mengenai pendapatnya prihal keberadaan minimarket sebagai saingan bisnis usahanya.

Tentunya, apa yang dirasakan dan dialami Hasbudi sebagai pedagang kecil juga mewakili pedagang lainnya yang merasa memiliki pesaing sekelas Minimarket. Dan ini artinya, peranan pemerintah sangat diperlukan sebagai penentu kebijakan dan menjadi penengah diantara persaingan bisnis antara Minimarket dengan toko atau warung-warung kecil.


 
 (A.Hidayat)




  • Blogger Comments
  • Facebook Comments
Item Reviewed: Ritel Di Bawah Cengkraman Pemerintah, Namun BIsa Menggusur Pasar Tradisional Rating: 5 Reviewed By: Berita Independent