Latest News
Senin, 13 Februari 2017

4 Fraksi DPR Mengusulkan Hak Angket 'Ahok Gate'

BeritaIndependent.Com | Hari ini secara resmi Fraksi Partai Gerindra mengusulkan hak angket 'Ahok Gate'. Usulan tersebut guna  menginvestigasi pelantikan kembali Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi gubernur DKI Jakarta meski berstatus terdakwa kasus penodaan agama.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan Fraksi Gerindra akan mengajukan angket 'Ahok Gate'. Karena ini terkait dugaan pelanggaran terhadap UU KUHP 156a, UU Nomor 23 tahun 2014.

"kalau ada indikasi pelanggaran masa kita diam saja? Tak bisa begitu," katanya di Gedung DPR, hari ini.

Fadli berpendapat, angket tersebut untuk menguji kebijakan pemerintah melantik Ahok kembali. Sebab, ia menilai ada tiga hal yang dilanggar pemerintah yaitu KUHP, UU Pemda, dan tidak sejalan dengan Yurisprudensi.

Kepala daerah yang sudah terdakwa, kata dia, bahkan belum masuk pengadilan sudah diberhentikan.

Dia mencontohkan, kepala daerah yang pernah diberhentikan sebelum divonis adalah mantan gubernur Banten, Sumut, dan Riau.

Sementarta dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang diwakili oleh Lukman Edy menyatakan pihaknya setuju dengan hak angket terkait pemberhentian Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dari jabatannya.

Bahkan PKB mengajukan tiga hak angket sekaligus. Di antaranya terkait Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) efek di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

"Kita tetap usul tiga hak angket. Kalau cuma satu kami tidak mau tanda tangan. Ini supaya Pilkada-pilkada 2018 dan 2019 tidak ada lagi persolan-persoalan yang sama terulang lagi," jelas Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senin (13/2).

Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk memberhentikan sementara Gubernur DKI Jakarta itu. Namun apabila Mendagri enggan memenuhi permintaan tersebut, pihaknya bakal menggalang hak angket terhadap Presiden.

DPR RI memiliki kewenangan sesuai dengan UU MD3 dan Tata Tertib DPR RI untuk melaksanakan fungsi pengawasan dengan menggunakan hak angket DPR RI.

Beredar kabar, sore ini Fraksi Demokrat juga akan mengusulkan hak angket terkait Ahok. (R)

Hak Angket
Dalam UU Nomor 6 Tahun 1954 tentang Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat, sekurang-kurangnya 10 orang anggota DPR bisa menyampaikan usulan angket kepada Pimpinan DPR. Usulan disampaikan secara tertulis, disertai daftar nama dan tanda tangan pengusul serta nama fraksinya. Usul dinyatakan dalam suatu rumusan yang jelas tentang hal yang akan diselidiki, disertai dengan penjelasan dan rancangan biaya. Dalam pasal 177 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan bahwa hak angket harus diusulkan oleh paling sedikit dua puluh lima orang anggota serta lebih dari satu fraksi, disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya materi kebijakan pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki dan alasan penyelidikannya.

Sidang Paripurna DPR dapat memutuskan menerima atau menolak usul hak angket. Bila usul hak angket diterima, DPR membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi DPR. Bila usulan hak angket ditolak, maka usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 komentar:

Posting Komentar

Kirim Komentar Anda:

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel atau berita yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan kami dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Kami akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.

Item Reviewed: 4 Fraksi DPR Mengusulkan Hak Angket 'Ahok Gate' Rating: 5 Reviewed By: Berita Independent