Booking.com
Breaking News
recent

Luhut Tabrak Hukum Lanjutkan Reklamasi, BEM Jakarta Melawan

BeritaIndependent.Com | Seorang Mahasiswa bernama Bobby Febri Krisdianto mengunggah video Tolak Ahok dengan mengenakan jaket almamater UI. Masih tetap bersemangat, kemarin BEM UI kembali menggelar demo menolak reklamasi,  juga sambil mengenakan jaket kuning kebesaran UI.

Aksi ini digelar karena Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menilai proyek reklamasi akan dilanjutkan lagi oleh menteri Luhut, padahal sebelumnya perkara ini telah dimenangkan oleh para nelayan ketika mengajukan gugatan hukum atas Pantai Utara di pengadilan negeri Jakarta.

Mereka menggelar aksi penolakan terhadap reklamasi Teluk Jakarta itu di depan Gedung Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta Pusat, Selasa (13/9/2016).

Aksi ini digelar dengan mengadakan teatrikal membuat jaring oleh mahasiswa dan beberapa nelayan Teluk Jakarta. Sekitar 100 orang yang terdiri dari mahasiswa UI dan nelayan berseru menolak reklamasi.

"Tolak reklamasi.. Hidup mahasiswa.. Hidup nelayan.. Hidup rakyat Indonesia.." seru mereka.

Ketua BEM UI Arya Adiansyah mengatakan, aksi ini diadakan sebagai respons dari Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan yang memutuskan untuk melanjutkan proyek reklamasi.

"Beliau (Luhut) kan sudah statement banyak di media akan melanjutkan proses reklamasi di Pulau G. Ini menurut kami hal yang tidak bisa diterima karena banyak hal yang ditabrak di sini," ujar Arya di lokasi aksi.

Melanggar Hukum


Sebelumnya, Tokoh Muda Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), Dr. Ismail Rumadan memprotes terkait langkah menteri Luhut itu. Dia berpendapat bahwa langkah Menko Maritim tersebut jelas tidak menunjukan kepatuhan kepada hukum.

Menurut Ismail, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta telah mengeluarkan keputusan tetap (in kracht) dan mengabulkan gugatan para nelayan terhadap izin reklamasi Pulau G yang dilakukan PT Muara Wisesa Samudra.

"Pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 secara eksplisit menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya bahwa apapun bentuk tindakan pemerintah dan masyarakat harus tunduk dan patuh terhadap aturan hukum termasuk di dalamnya adalah putusan pengadilan. Sebab putusan pengadilan merupakan bentuk kontrol yudikatif terhadap jalannya fungsi eksekutif," kata  Ismail yang juga merupakan Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional, di Jakarta, pada Sabtu (10/9).

Keputusan PTUN tersebut mempertimbangkan beberapa aspek negatif dari reklamasi seperti berdampak buruk bagi ekosistem laut di Pulau G. Selain itu, analisis dampak lingkungan tidak melibatkan para nelayan. Putusan pengadilan ini seharusnya dipatuhui oleh pemerintah dalam mengambil kebijakan terkait pengembangan proyek reklamasih teluk jakarta. (R)

No comments:

Kirim Komentar Anda:

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel atau berita yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan kami dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Kami akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.

Powered by Blogger.