Booking.com
Breaking News
recent

Soal Hak Cuti Kampanye, Petinggi Nasdem Ajari Ahok

BeritaIndependent.Com | Keinginan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang tidak mau cuti atau izin tidak masuk kerja selama masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017, yakni dari 26 Oktober 2016 sampai dengan 11 Februari 2017 mendapat kritikan dari petinggi Nasdem.

"Gubernur harus memberi contoh. Sekarang pilihan ada di tangan Ahok, apakah mau selesaikan masa jabatannya, atau maju sebagai balon Pilkada DKI, kalau mau maju sebagai bakal calon, dia harus tunduk pada UU Pilkada," tegas politisi Nasdem Agung Widyantoro kepada awak media, hari ini.

Anggota Komisi II DPR RI ini menerangkan bahwa ada beberapa catatan yang perlu dipahami terkait masa cuti kampanye itu.

"Ahok sebagai gubernur DKI mendapatkan jaminan konstitusi terhadap masa jabatan. Tapi ketika ikut serta kembali di Pilkada sebagai bakal calon, maka secara otomatis mendudukkan diri pada ketentuan sebagai calon, bukan sebagai gubernur. Jadi jangan digeneralisir antara UU Pilkada dan UU Pemda," katanya.

Sebelumnya, Ahok berdalih bahwa Ia tidak mau cuti karena ingin mengawasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2017 yang bertepatan dengan masa kampanye.

"Komisi II sudah sepakat untuk meminimalisir indikasi kesewenangan-kesewenangan yang mungkin dilakukan petahana karena penguasa ini, entah gubernur, entah bupati atau walikota memiliki kewenangan untuk mainkan peran politik anggaran dan politisi birokrasi," imbuh Widyantoro.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta kepala daerah mematuhi Undang-undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), dimana kepala daerah harus cuti saat masa kampanye.

Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Sonny Sumarsono menegaskan, seluruh kepala daerah yang akan maju kembali dalam Pilkada, harus cuti di luar tanggungan negara saat masa kampanye.

"Prinsipnya, gubernur atau kepala daerah memang harus cuti selama masa kampanye di luar tanggungan negara. Ini sudah ada di perundang-undangan," kata dia.

Sonny menjelaskan jika petahana tidak cuti selama masa kampanye, maka dikhawatirkan akan memakai kekuasaannya untuk mengakomodir pegawai pemda di bawahnya untuk memobilisasi kepentingan politik.(R)


No comments:

Kirim Komentar Anda:

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel atau berita yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan kami dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Kami akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.

Powered by Blogger.
loading...
loading...