Breaking News
recent

Soal Dugaan Dwi Kewarganegaraan Menteri Arcandra, PDIP: Itu Membohongi Presiden dan Rakyat Indonesia

BeritaIndependent.Com | Hingga hari minggu, Pemerintah belum memberikan keterangan terkait isu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar yang memiliki dokumen kewarganegaraan ganda. Kabar Arcandra pernah disumpah menjadi warganegara Amerika Serikat dan pernah membuat paspor di AS itu kini menjadi sorotan publik.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto menyesalkan apabila Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar terbukti memiliki kewarganegaraan ganda.

Bila hal itu benar, maka Arcandara dinilai telah melanggar UU No 6/2011 tentang Keimigrasian, UU No 12/2006 tentang Kewarganegaraan, serta UU No 39/2008 tentang Kementerian Negara karena dinilai melawan hukum dan membohongi Presiden dan rakyat Indonesia terkait status kewarganegaraannya.

Hasto pun curiga ada pihak yang menjebak Jokowi sehingga tidak melakukan pengecekan mendalam mengenai latar belakang Arcandra.

"PDI-P juga mencermati ada pihak-pihak tertentu yang secara sengaja menempatkan Presiden dalam posisi yang sulit sehingga tidak melakukan pengecekan dengan seksama ketika calon-calon menteri dibahas pada reshuffle II," kata Hasto dalam keterangan pada Minggu (14/8/2016).

Sementara pihak Istana Kepresidenan, hingga Minggu (14/8/2016) belum mengklarifikasi soal Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar yang diisukan berkewarganegaraan Amerika Serikat itu.

Namun demikian, Wakil Presiden Jusuf Kalla membenarkan pemerintah tengah membahas tuduhan yang ditujukan kepada Arcandra soal stastus kewarganegaraannya. Wapres meminta agar publik menunggu penjelasan pemerintah.

Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri ESDM Arcandra Tahar disinyalir sudah menjadi WN AS sejak Februari 2012, yang ditandai dengan pengambilan sumpah setianya kepada negara AS. Yang bersangkutan juga diindikasikan telah beberapa kali kembali ke Indonesia dengan menggunakan paspor AS.

Jika tuduhan itu benar, maka sungguh merupakan pelanggaran serius oleh Presiden Jokowi. Karena telah mengangkat seseorang menjadi pejabat publik dari Warga Negara Asing, suatu penghinaan terhadap bangsa dan negara indonesia. (R/Umi)


No comments:

Kirim Komentar Anda:

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel atau berita yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan kami dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Kami akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.

Powered by Blogger.