Breaking News
recent

Lagi Soal RS Sumber Waras, Sekber Pengadilan Rakyat: KPK Masuk Angin

BeritaIndependent.Com | Sekber ‘Pengadilan Rakyat’ merilis bahwa Senin (15/8) siang ini kembali akan melanjutkan kegiatan "PENGADILAN RAKYAT UNTUK AHOK" agar segera divonis, KPK jangan "masuk angin".

"Ahok agar dihukum seumur hidup dengan kerja paksa," demikian thema agenda Sekber Pengadilan Rakyat yang akan di gelar pada pukul 13.30 Wib di Jalan Guntur 49, Manggarai, Jakarta Selatan, hari ini.

Selain akan menggelar "sidang rakyat", rencananya mereka juga akan melaporkan Ahok ke Bareskrim POLRI karena patut diduga melakukan tindak pidana.

Dalam catatan Sekber Pengadilan Rakyat, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama alias Ahok harus bertanggung jawab atas tindakan tiga kasus yakni, Reklamasi Teluk Jakarta, Pengadaan Tanah RS Sumber Waras dan kejahatan penggusuran di wilayah Jakarta.

“Memutuskan Gubernur DKI Jakarta bersalah atas tiga kasus sebagaimana dakwaan maka dengan ini kami vonis penjara seumur hidup dan kerja paksa,” ujar Ketua Hakim ‘Pengadilan Rakyat’ untuk Ahok, Egi Sudjana, pekan lalu.

Dalam Pengadilan Rakyat ini rencana akan dihadiri sejumlah aktivis anti Ahok dari berbagai elemen seperti Sri Bintang Pamungkas, pengacara dan advokat Egi Sudjana, Ratna Sarumpaet dan aktivis lainnya.

Ketua Panitia ‘Pengadilan Rakyat’ Sunarto menyebutkan pengadilan rakyat tersebut dilatarbelakangi atas rasa ketidak percayaan terhadap lembaga-lembaga penegak hukum. Khusunya yang terkait untuk membongkar segala tindak kejahatan yang diduga telah dilakukan Ahok.

“Pengadilan rakyat adalah cara yang kita tempuh, karena sudah terjadi pelemahan penegakan hukum baik di institusi KPK, BPK, Kejaksaan Agung melibatkan DPRRI, DPRD bahkan juga Presiden Joko Widodo” kata Sunarto.

Independensi KPK kini juga banyak dipertanyakan. Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon menuding Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tak lagi independen.

Fadli Zon menuding, komisaris KPK  mudah diintervensi oleh pemerintah.

Salah satu contohnya adalah kegiatan Ketua KPK Agus Rahardjo yang melakukan kunjungan kerja ke Korea Selatan beberapa waktu lalu.

"KPK sekarang tidak independen, bisa diajak intervensi ke mana-mana, bisa diajak ke Korea Selatan juga sama eksekutif. KPK bukan abdi dalem Istana, harus independen, dan pakai hati nurani agar bisa dipercaya masyarakat," kata Fadli dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. (R/Umi)


No comments:

Kirim Komentar Anda:

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel atau berita yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan kami dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Kami akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.

Powered by Blogger.