Booking.com
Breaking News
recent

Cegah Konflik Meluas, Muhammadiyah Sarankan Penanganan Kasus Tanjung Balai Gunakan UU No. 7 tahun 2012

BeritaIndependent.Com | Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara Ustadz Abdul Hakim Siagian meminta penanganan pasca-kerusuhan bernuansa SARA di Tanjung Balai, Sumatera Utara, tidak menggunakan pendekatan criminal justice system. Demikian sebagaimana disampaikan dalam konferensi pers yang digelar oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara.

“Pendekatan ini bisa memicu konflik lanjutan yang meluas ke daerah lain. Penanganan kerusuhan di Tanjungbalai harus menggunakan Undang-undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial,” kata Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara Abdul Hakim Siagian.

“Undang-undang ini sudah dilengkapi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015, ini lebih mampu menyelesaikan kerusuhan yang sudah memenuhi unsur sebagai konflik sosial,” lanjut Abdul Hakim.

Pasal 2 UU tersebut, lanjutnya, menjelaskan bahwa penanganan konflik harus mengedepankan pendekatan musyawarah, kemanusiaan, hak asasi manusia, kebangsaan, kebhinekatunggalikaan, keadilan, ketertiban, keberlanjutan dan kearifan lokal, serta tanggung jawab negara, partisipatif, tidak memihak dan tidak membeda-bedakan. Asas ini perlu ditegaskan untuk menjadi landasan dan acuan.

“Kita tidak mau seperti menangani penyakit, yang diobati cuma yang nampak, penyakit dalamnya dibiarkan. Penyakit dalam di Tanjungbalai perlu diusut tuntas agar arif tawaran penyelesaian konfliknya. Jangan kita terjebak hanya di tingkat seremonial dan pencitraan saja,” ujarnya.

Sebelumnya pada tanggal 29 Juli 2016, PWM Sumut telah mengutus tim pencari fakta Tanjungbalai. Hasilnya, Muhammadiyah Sumut menyimpulkan apa yang terjadi di Tanjungbalai sudah memenuhi unsur konflik sosial sehingga sebagai negara hukum, sudah seharusnya undang-undang khusus penanganan konflik dan peraturan pemerintah yang digunakan.

Akar Konflik Tanjungbalai

Tanjungbalai sejak dulu menjadi salah satu daerah yang memiliki tingkat perekonomian tertinggi di Sumut. Waktu komoditi kopra menjadi primadona, warga Kota Tanjungbalai memiliki tingkat ekonomi yang cukup baik hingga mereka bisa menyekolahkan anaknya ke perguruan tinggi di Timur Tengah.

Pada masa kejayaannya, kota ini dikenal sebagai lumbung dai, qori, ustadz dan ustadzah. Qori internasional bahkan banyak yang berasal dari Tanjungbalai.

Namun setelah reformasi berjalan, kondisi perekonomian khususnya warga pribumi menurun drastis karena harga kopra jatuh ke level terendah. Dilanjut dengan hilangnya kelapa dan berkurangnya hasil tangkapan nelayan akibat pembangunan dan kerusakan lingkungan.

Puncaknya, kota yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia ini menjadi gerbang masuknya barang-barang selundupan, terutama narkoba.

Lambat laun, keadaan tersebut memunculkan warna kontras kesenjangan ekonomi dan sosial di masyarakatnya. Degradasi moral dirusak narkoba, banyak orang kehilangan pekerjaan, penghasilan dan pendapatan tak sebanding.

“Berdasarkan hasil survei dan penelitian kami, di beberapa daerah tinggal menunggu meledak saja. Apalagi perilaku penyelundupan yang masif itu, masuknya narkoba, peredaran bebas, jangankan orang dewasa, anak-anak suka hati membicarakannya. Jadi penanganan secara kriminal saja tidak akan cukup,” kata Abdul Hakim lagi.

Intinya, kata Abdul Hakim, lemahnya hukum menghadapi narkoba dan pekat lainnya menjadi faktor utama rusaknya tatanan sosial dan budaya. Selain itu juga ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola perekonomian di wilayahnya menyebabkan penurunan kualitas hidup yang cukup tajam di daerah sana. Pembodohan terjadi dimana-mana.

“Undang-undangnya sudah ada, kita dorong dan desak untuk digunakan. Kami minta pihak-pihak yang menangani kasus ini menyadari tangung jawabnya,” pungkas laki-laki yang dikenal sebagai advokad senior itu. (sp/kmps/kbrhkm)



No comments:

Kirim Komentar Anda:

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel atau berita yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan kami dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Kami akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.

Powered by Blogger.
loading...
loading...