Breaking News
recent

Yusril: Kasus Rusun Cengkareng Cukup Bukti Untuk Ditingkatkan ke Penyidikan

BeritaIndependent.Com |  Mantan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Yusril Ihza Mahendra menilai temuan BPK sudah cukup atau memadai antar kasus transaksi lahan Dinas KPKP di Cengkareng masuk penyidikan. Sebab, ada unsur melawan hukum dan kerugian negara.

Pendapat tersebut disampaikan Yusril terkait adanya keraguan sementara pihak yang tak begitu yakin guna mengungkap kasus pembelian lahan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk rusun Cengkareng senilai Rp 668,5 miliar yang diawali oleh Keputusan Gubernur nomor 1731/2015 pada 28 Agustus 2015.

"Unsur adanya sifat melawan hukum dari transaksi ini, unsur kerugian negara Rp 638 M sebagaimana telah dihitung oleh BPK dan unsur memperkaya orang lain, sudah lebih daripada cukup untuk meningkatkan kasus ini ke ranah penyidikan dengan menetapkan para tersangkanya," tegas Yusril seperti  dalam rilisnya yang diterima redaksi di Jakarta, hari ini.

Dia menambahkan dalam kasus tersebut Pemprov DKI dan oknum-oknumnya jelas tidak menerapkan prinsip kehati-hatian. Sebab mereka mengetahui ada perkara sengketa kepemilikan lahan tersebut di pengadilan.

Surat Keputusan Gubernur terkait pembelian lahan dan  penetapan lokasi pembangunan rusun Cengkareng jelas sebuah pelanggaran.

Oleh karenanya, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2015 yang laporannya sudah disampaikan BPK kepada DPRD dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta beberapa pekan lalu wajib ditindak-lanjuti.

Dikatakan pembelian lahan sendiri lantaran lahan yang menjadi obyek jual beli pihak Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah (PGP) tercatat sebagai aset Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan. Dua Dinas ini merupakan unit kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Namun, meski tercatat sebagai aset Dinas KPKP, lahan tersebut Sertifikat Hak Milik (SHM) nya atas nama ahli waris KS. Tanpa melakukan koordinasi, Dinas PGP membelinya kepada pemilik SHM tersebut. Kini, lahan tersebut tercatat ganda sebagai aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan temuan BPK, pelaksanaan pembebasan lahan dinyatakan selesai 100 persen sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) Lahan pada 5 November 2015. Serah terima dilakukan antara kuasa pemilik lahan dengan pihak Dinas PGP, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

BAST tersebut dibuat berdasarkan tiga Akta Pelepasan Hak atas tanah antara RHI selaku kuasa pemilik lahan dengan Kepala Bidang Pembangunan Perumahan dan Permukiman selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). RHI bertindak kuasa hukum ahli waris KS yang mengklaim memiliki SHM atas lahan tersebut.

Sedang realisasi pembayaran sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 003422/SP2D/XI/2015 tangga 5 November 2015 senilai Rp 668,5 miliar. Selanjutnya pihak bendahara melakukan pembayaran atas pembebasan lahan untuk pembangunan rusun di kelurahan Cengkareng Barat, Cengkareng, Jakarta Barat.

Untuk pembayaran, pihak bendahara mengeluar empat lembar cek senilai Rp 634,5 miliar untuk pembebasan lahan, satu cek Rp 33,4 miliar untuk PPh final 5% dan satu cek Rp 579,6 juta untuk PBB. Pembayaran dilakukan kepada lima orang ahli waris KS yaitu TNS, SJS, RPS, LRS dan DZ yang mengklaim memiliki SHM atas tanah tersebut.(rilis)

No comments:

Kirim Komentar Anda:

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel atau berita yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan kami dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Kami akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.

Powered by Blogger.