Booking.com
Breaking News
recent

Rizal Ramli Sarankan Ahok Berpikir Modern Jangan Kuno

BeritaIndependent.Com | Lagi, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli menyentil  Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang karib disapa Ahok itu dengan sebutan "pejabat" cengeng. Mengapa? Pasalnya, Ahok kerap "mengadu" pada Jokowi terkait kebijakan yang selalu kontroversial itu.

Terakhir, Rizal Ramli menyoroti  terkait langkah Pemprov DKI mengirimkan surat ke Presiden Joko Widodo soal pembatalan proyek reklamasi Pulau G yang dilakukan Tim Komite Gabungan Reklamasi Teluk Jakarta.

"Jangan cengeng gitu jadi orang. (Soal) keputusan reklamasi Teluk Jakarta, jangan lupa masing-masing menteri punya kewenangan yang dilindungi Undang-Undang," ungkap Rizal di Jakarta kepada awak media pada Rabu (13/7).

Baca Juga: Menko Rizal Ramli: SK Proyek Reklamasi Pulau G Itu Teledor

Rizal mencontohkan, kewenangan wilayah pelabuhan berada di tangan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), wilayah laut di luar pelabuhan wewenang Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan wilayah lingkungan hidup wewenang Kementerian Lingkungan Hidup.

"Misalnya daerah pelabuhan kewenangan Menteri Perhubungan, wilayah laut di luar pelabuhan wewenang KKP, wilayah lingkungan hidup dari KLH. Satu menteri saja bisa batalkan, ini tiga menteri dan itu Undang-undang," katanya.

Menurut Rizal, jangan selalu mengacu kepada landasan hukum yang sudah lama. Selain itu, tidak perlu segalanya dilaporkan ke Presiden.

"Dan jangan terus mengacu UU lama Perpres 1995 kan ada UU lebih baru, Perpres baru. Berpikir modern jangan kuno, jangan cengeng lah masa segala macam mau diaduin Presiden," pungkasnya, seperti dikutip SindoNews, sesaat yang lalu.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait rekomendasi dari komite gabungan reklamasi. Surat tersebut dikirim dengan fakta mengenai perizinan yang diberikan kepada pengembang Pulau G.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta Tuty Kusumawati menjelaskan, dalam surat tersebut Pemprov DKI Jakarta berharap bisa menjadi pertimbangan sebelum keputusan final reklamasi.

Sementara terkait gejolak yang terjadi di perairan Natuna yang rentan dimasuki kapal-kapal asing pencuri ikan, Rizal mengakui akan mengatasi persoalan ini. Antara lain, pemerintah akan mengoperasikan kapal ikan tradisional berkapasitas di atas 30 ton di perairan Natuna.

"Kami akan memindahkan sekitar 400 kapal ikan tradisional yang di atas 30 ton. Karena banyak di antara mereka yang 100 sampai 150 ton kapal kayu dari Banten, Muara Karang, Muara angke, Jepara. Selama ini mereka tidak mendapat hak menangkap ikan di Natuna. Sekarang kita kasih," ujar Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta, Rabu (13/7).

Terobosan ini dilakukan supaya nelayan Kepulauan Natuna bisa dengan leluasa menangkap ikan. Selain itu juga ditargetkan peningkatan kapasitas penangkapan ikan sebanyak 40 persen dalam kurun waktu kurang dari setahun.

Untuk menopang target itu, pemerintah akan menyediakan pelabuhan dan tempat pelelangan ikan terpadu di Kepulauan Natuna. **

No comments:

Kirim Komentar Anda:

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel atau berita yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan kami dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Kami akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.

Powered by Blogger.
loading...
loading...