Breaking News
recent

Ulama Banten Minta Presiden Menghormati Syariat Islam dan Kearifan Lokal

BeritaIndependent.Com | Ormas Islam dan ulama Banten menolak tegas rencana perevisian terhadap Peraturan Daerah (Perda) Kota Serang Nomor 2 tahun 2010 tentang Penyakit Masyarakat (Pekat).

Pernyataan sikap itu dikemukakan oleh para ulama itu dilakukan bersama tokoh masyarakat, pimpinan pondok pesantern dan organisasi kemasyarakat (Ormas) Islam se-Banten di kantor Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Banten, Sabtu (18/6).

“Kesepakatan para ulama ini akan disampaikan ke pusat, khusunya Kemendagri. Termasuk tembusan kepada DPRD Kota Serang, Pemkot Serang dan instansi terkait sebagai bentuk penolakan ulama Banten,” tegas Ketua FSPP Banten Ahmad Maimun Alie seperti disitat Radar Banten  pada Minggu (19/6).

Penolakan revisi ini juga ditindaklanjuti dengan pernyataan sikap dari para ulama. Adapun pernyataan sikapnya itu sebagai berikut,

Menuntut pemerintah pusat untuk menghentikan pencabutan perda bernuasa Islam di seluruh Indonesia, termasuk perda pekat di Kota Serang;
    

Memberikan dukungan kepada DPRD dan Pemkot Serang untuk mengabaikan atau melawan upaya konstitusional yang dilakukan pemerintah melalui Kemendagri.
    

Mendesak Walikota Serang Tb Haerul Jaman untuk menindaklajuti warga negara yang melanggar hukum dan peraturan yang berlaku di daerah.
    

Menuntut dewan pers untuk melakukan investigasi terhadap media yang menciptakan opini sesat.
    

Menyerukan umat Islam bersatu membentuk koalisi nasional penyelematan moral bangsa,
Menuntut Presiden Joko Widodo sebagai penyelenggara negara untuk menghormati syariat Islam, kearifan lokal, dan kebijakan pemerintah daerah dalam menyikapi persoalan ketertiban masyarakat.
Sekjen FSPP Banten Wawan Wahyudi menambahkan, penertiban yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP Kota Serang pada beberapa waktu lalu sudah tepat. Tugasnya sebagai lembaga penegak perda.

“Tiga hal yang membuat masyarakat gaduh itu salah paham, paham salah, dan salah memahami. Ketiganya harus diantisipasi supaya kehidupan harmoni tetap terjaga. Untuk itu, kami kami merasa terpanggil memberikan tanggapan, terutama setelah terjadi razia Satpol PP kepada Saeni,” katanya.

Kata Wawan, meski kasus Saeni terjadi di Kota Serang, tetapi imbasnya pada masyarakat Banten secara umum.

“Karena terus di-blow up media dengan tidak berimbang. Isu ini terus berkembang. Makanya kami wajib memberikan informasi yang benar. Apalagi dikaitkan dengan isu pencabutan perda yang berbau syariah,” katanya. (sumber: radar banten)

No comments:

Kirim Komentar Anda:

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel atau berita yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan kami dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Kami akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.

Powered by Blogger.