Booking.com
Breaking News
recent

Soal “Hak Asasi Monyet”, Pemuda Muhammadiyah: SBY Miliki Kepentingan Untuk Pecat Ruhut

BeritaIndependent.Com | Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak tidak mau menangapi serius perihal sebutan kodok oleh Ruhut Sitompul. Sebaliknya, justru pernyataan tersebut menjadi bahan tambahan untuk pelaporan di MKD.

"Ya tidak apa-apa. Pak Ruhut produksi diksi tuna etika, saya tidak perlu tanggapi diksi kotor itu, dengan diksi yang sama. Yang jelas agar sikap Ruhut sebagai politisi, publik figur bisa diperbaiki," kata Dahnil kepada wartawan di  Senayan, pada Rabu (1/6/2016).

Dahnil menilai ucapan kotor Ruhut justru akan menjadi beban bagi SBY. Karenanya, SBY memiliki kepentingan untuk memecat Ruhut. Sebab,  politik yang diusung SBY selama ini adalah politik yang sopan dan santun. Termasuk dalam etika berbicara, SBY sangat santun.

"Oleh karenanya, kami perlu dorong SBY, ini bukan kepentingan Demokrat saja, tapi kepentingan publik. Saya hanya mengingatkan, Ruhut selama ini terus memproduksi diksi-diksi tuna etika," imbuhnya.

Sebutan kodok yang ditujukan kepada Pemuda Muhammadiyah  akan menjadi tambahan atas pelaporan PP Muhammadiyah ke MKD.

"Ini semakin memperkuat MKD. Perlawanan kita tentu perlawanan (melawan) tuna etika.  Justru kami tidak mau perlawanan dengan produksi tuna etika, kami kan tidak menghina-hina Ruhut," kata Dahnil.

Sebelumnya, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memproses dugaan pelanggaran kode etik atas celetukan “Hak Asasi Monyet” yang disampaikan anggota Komisi III DPR, Ruhut Sitompul.

Kemarin MKD panggil pelapor, yakni Pemuda Muhammadiyah untuk dimintai keterangan soal “Hak Asasi Monyet” sebagaimana yang dilontarkan Ruhut Sitompul, jelas Wakil Ketua MKD DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad di Gedung DPR RI, Jakarta.

Selanjutnya, MKD DPR RI akan mengambil keputusan dalam rapat internal.

Pihaknya juga belum memastikan apakah setelah mengambil keterangan dari pengadu, pihak teradu akan dimintai keterangan. Sebab, hasil pemeriksaan sendiri masih akan dibahas di rapat internal MKD.

“Itu belum diputuskan di rapat internal (memanghil Ruhut). Setelah diputuskan dalam rapat, hal itu menjadi rahasia yang tidak bisa dikonsumsi oleh publik sampai dengan keputusan di perkara,” tegas anggota Komisi III ini.

Dugaan pelanggaran kode etik dilaporkan oleh Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Ruhut saat rapat kerja dengan Polri, pada Rabu, 20 April 2016 lalu menyatakan dukungannya kepada Densus 88 dan mengkritik organisasi pemuda Muhammadiyah yang membela Siyono (terduga teroris) atas nama hak asasi manusia (HAM).

Politisi Demokrat ini sempat memelesetkan HAM sebagai “hak asasi monyet”.

“Kami minta agar perilaku yang bersangkutan yang abai etika dan menghina kemanusiaan tersebut diberikan sanksi yang tegas,” kata Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Danhil Azhar Simanjuntak seusai menyampaikan laporan ke Sekretariat MKD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. (R/Dea)

No comments:

Kirim Komentar Anda:

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel atau berita yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan kami dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Kami akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.

Powered by Blogger.