Booking.com
Breaking News
recent

Rezim Jokowi: Penguasa Kehilangan Ghirah Islam

BeritaIndependent.Com | Salah satu kriteria 3.143 perda yang dihapus adalah yang dinilai intoleran. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjelaskan maksud dari perda tersebut adalah yang bernada melarang sesuatu atas dasar perintah agama.

Kepala Biro Hukum Kemendagri Widodo Sigit Pudjianto menjelaskan apa maksud dari Perda Intoleran, yang akan dihapus oleh Kemendagri. Menurutnya, perda tersebut adalah yang bernada melarang sesuatu atas dasar perintah agama.

Sementara Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) menyangkal telah membatalkan sebanyak 3.143 peraturan daerah (perda). "Siapa yang hapus? Tidak ada yang hapus," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di Kantor Kemdagri, Jakarta, kemarin.

Dia menegaskan, pemerintah pusat menghormati perda-perda syariah di Aceh. "Misalnya, Aceh mau terapkan syariat Islam di daerahnya, itu boleh. Namun penerapan di sana, mau diterapkan juga di Jakarta, tentu tidak bisa," tegasnya.

Tjahjo berdalih perda-perda yang telah dibatalkan berkaitan dengan investasi. "Semua soal investasi. Kita enggak urus perda yang bernuansa syariat Islam," kilahnya.

Berikut ini beberapa perda bernafaskan Islam yang termasuk dalam daftar perda yang dihapus rezim Jokowi.

Kabupaten Tanah Datar Sumatra Barat : Surat Imbauan Bupati Tanah Datar No.451.4/556/Kesra-2001, Perihal Himbauan berbusana Muslim/Muslimah kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Tenaga Kerja.

Kabupaten Bengkulu Tengah : Perda No.05 Tahun 2014 tentang Wajib bisa baca Al-Qur’an bagi siswa dan calon pengantin.

Kabupaten Cianjur Jawa Barat : Keputusan Bupati no.451/2712/ASSDA.I/200 tentang kewajiban memakai Jilbab di Cianjur.

Kabupaten Pasuruan Jawa Timur : Perda No.4/2006 tentang Pengaturan membuka rumah makan, rombong dan sejenisnya pada bulan Ramadhan.

Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan :
Perda No.10/2001 tentang larangan membuka restoran, warung, rombong dan sejenisnya serta makan, minum atau merokok di tempat umum pada bulan Ramadhan.
Perda No.4/2004 tentang Khatam Al-Qur’an bagi peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah.

Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat :
a). Perda No. 11/2004 tentang tata cara pemilihan kades (materi muatanya mengatur keharusan calon dan keluarganya bisa membaca Al-Qur’an yang dibuktikan dengan rekomendasi KUA).
b). SK Bupati Dompu No KD.19.05/HM.00/1330/2004, tentang pengembangan Perda No.1 Tahun 2002. Isinya menyebutkan :

-Kewajiban membaca Al-Qur’an bagi PNS yang akan mengambil SK/Kenaikan pangkat, calon pengantin, calon siswa SMP dan SMU dan bagi siswa yang akan mengambil ijazah.
-Kewajiban memakai busana Muslim (Jilbab).
-Kewajiban mengembangkan budaya Islam (MTQ, Qosidah dll).

Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat : Instruksi Bupati Lombok Timur No.4/2003 tentang pemotongan gaji PNS/Guru 2,5% setiap bulan. (BI/islamedia/R-07)

No comments:

Kirim Komentar Anda:

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel atau berita yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan kami dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Kami akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.

Powered by Blogger.
loading...
loading...