Booking.com
Breaking News
recent

Melanggar Sumpah Dokter, IDI Tolak Suntik Kebiri Pemerkosa Anak

BeritaIndependent.Com |  Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) menyatakan penolakannya sebagai eksekutor dalam penerapan hukum kebiri kimia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Peme­rintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1 Tahun 2016. PB IDI menilai tindakan ”penyiksaan” semacam itu menyalahi sumpah dokter.

”Kami tidak menolak Perppu No 1 Tahun 2016. Tapi, kami para dokter menolak untuk jadi eksekutor hukuman kebiri kimia,” kata Ketua Umum IDI Prof Ilham Oetama Marsis di Jakarta, Kamis (9/6).

Hadir dalam kesempatan itu, dr Danardi Sosrosumihardjo (Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa), dr Wimpie Pangkahila (Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Andrologi Indonesia), dan dr Prijo Sidipratomo (Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran IDI).

Marsis menjelaskan, alasan penolakan itu antara lain efek samping atas penggunaan obat antitestosteron atau kebiri kimia pada seseorang dalam jangka lama. Karena, penderita akan mengalami insomnia (kesulitan tidur), pengeroposan tulang (osteoporosis), gangguan kognitif hingga pelemahan otot.

”Kami para dokter tidak mau melakukan ‘penyiksaan’ semacam itu. Jika harus dilaksanakan, silakan cari tenaga kesehatan lain sebagai eksekutornya,” tutur Prof Marsis.

Kendati demikian, IDI bersedia membantu rehabilitasi korban dan pelaku. Rehabilitasi korban menjadi prioritas utama guna mencegah dampak buruk dari trauma fisik-psikis yang dialaminya.

”Rehabilitasi pelaku juga perlu dilakukan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan, yang mengakibatkan bertambahnya korban. Kedua penanganan rehabilitasi itu membutuhkan penanganan komprehensif yang melibatkan berbagai disiplin ilmu,” kata Marsis menegaskan.

Hal senada dikemuka­kan Prijo Sidipratomo. Upaya lain yang bisa dilakukan untuk membuat jera pelaku kekerasan seksual pada anak seharusnya berupa hukuman penjara atau isolasi seberat-beratnya.

Karena IDI memandang kekerasan seksual pada anak merupakan kejahatan luar biasa yang harus mendapat perha­tian khusus.

”Hukuman yang ada sekarang masih belum optimal. Contohnya kasus kejahatan seksual pada anak di Kediri, hanya dihukum 9 tahun. Seharusnya di atas 20 tahun,” ujar Prijo yang juga mantan Ketua Umum IDI.

Pakar seks Wimpie Pangkahila mengatakan, bukti-bukti ilmiah pun menunjukkan, kebiri ki­mia juga tidak menjamin hilang atau berkurangnya hasrat dan potensi perilaku kekerasan seksual pelaku. Karena itu, perlu dicari bentuk hukuman lain sebagai sanksi tambahan. (tri/sk)

No comments:

Kirim Komentar Anda:

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel atau berita yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan kami dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Kami akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.

Powered by Blogger.
loading...
loading...