Breaking News
recent

Mantan Ketua KPK: Bangsa Ini Keblinger, Orang yang Melanggar Aturan Malah Dapat Bantuan

BeritaIndependent.Com | Drama petugas Satpol PP yang merazia warung Ibu Saeni di Banten berbuntut panjang. Ibu Saeni jelas melanggar Perda jam buka rumah makan selama Ramadhan. Aturan tersebut kini masih berlaku.

Mantan Ketua KPK Taufiequrachman Ruki secara tegas menolak rencana penghapusan Perda No 2 tahun 2010 tentang pencegahan, pemberantasan, dan penanggulangan penyakit masyarakat.

“Masa kecil saya di Banten, dulu adzan dzuhur mobil itu pada berhenti. Coba lakukan (penerapan peraturan) lebih secara santun dan dinasihati lebih baik, beda tegas dan kasar,” katanya di acara buka puasa Paguyuban Warga Banten, seperti disitat Banten Pos.

Terkait kasus Saeni, Ruki menilai bangsa ini sudah keblinger. Orang yang jelas-jelas melanggar aturan malah mendapat pujian dan bantuan. Karenanya, Ia tak menaruh simpati kepada Saeni, pemilik warteg.

"Coba berpikir kita berpikir jernih, Saeni itu dirazia karena melanggar perda tapi justru mendapat bantuan dari masyarakat dari luar Kota Serang. Ini Contoh perilaku yang tak mengedukasi masyarakat," katanya.

Menurut Ruki, warung Saeni seharusnya taat pada aturan yang sudah ditetapkan pemerintah. “Dia sudah lama membuka warung itu mestinya tau lah aturan sebelumnya seperti apa,” imbuhnya.

Ruki menilai kasus Saeni lebih berbau politis. Ada muatan untuk menghilangkan citra Banten yang sedari dulu dikenal islami dan sangat toleran.

“Masjid dan gereja di Serang ini, saling berdampingan, lahan parkir gereja penuh masih bisa parkir di halaman masjid. Kurang toleran dari mana? Masyarakat Banten dari dulu itu terkenal toleransi,” tegasnya.

Investigasi LIRA

Sementara itu, berdasarkan penelusuran Ketua Umum Pemuda Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) DPW Banten Novis Sugiawan, warung makan atau warung Tegal (warteg) milik Saeni berjumlah tiga buah di Kota Serang yakni di Kampung Cikepuh, Kampung Tanggul, dan Kampung Kaliwadas.

"Malam ini (Jumat, 17/6) saya bersama tokoh masyarakat mengunjungi salah satu warung makan Ibu Saeni yang sedang menjadi berita nasional, dan berimbas kepada isu pencabutan perda syariah," katanya dalam rilis yang dikirim ke redaksi sesaat yang lalu, Sabtu (18/6).

Informasi yang didapat dari suami Saeni bernama Alex serta fakta di lapangan diketahui bahwa harga sewa tempat warteg sebesar Rp 7,5 juta hingga Rp 15 juta per tahun.

"Untuk ukuran usaha seperti ini tergolong usaha menengah karena beliau mampu mengelola dengan baik. Dan tidak bisa juga dikatakan usaha kecil seperti yang diberitakan. Jadi saya ingin meluruskan bahwa Ibu Saeni bukan orang susah seperti yang diberitakan," ujar Novis.

Dia menambahkan, dari pengakuan Alex diketahui bahwa dana yang terkumpul hasil penggalangan dana untuk Saeni tidak seperti yang diberitakan sebesar Rp 200 jutaan lebih, melainkan diterima hanya Rp 172 juta. Kabarnya, sisa dana itu untuk membantu warung-warung lain yang juga kena razia Satpol PP.

"Saya agak mikir di sini, benarkah uangnya untuk membantu yang lain. Atau dinikmati oleh segelintir orang," tulis Novis. (R/Rel)

No comments:

Kirim Komentar Anda:

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel atau berita yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan kami dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Kami akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.

Powered by Blogger.