Booking.com
Breaking News
recent

Ini Klarifikasi Mendagri Tjahjo Kumolo Soal Perda Bernuansa Islam

BeritaIndependent.Com | Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengklarifikasi tentang peraturan daerah bernuansa syariat Islam yang masuk dalam deregulasi 3.143 buah perda yang dilakukan pemerintah pusat saat ini.

Tjahjo kepada awak media menyatakan tidak ada niat untuk mencabut perda Syariat Islam. "Semua peraturan yang dibatalkan tersebut hanya terkait investasi, retribusi, pelayanan birokrasi dan masalah perizinan," katanya seperti dirilis Puspen Kemendagri melalui laman Kementerian tersebut, pada Rabu (15/6).

"Siapa yang hapus. Tidak ada yang hapus," kata Mendagri Tjahjo di kantor Kemendagri, Jakarta.

Menurut Mendagri, sebelum perda-perda yang cenderung intoleran atau diskriminatif serta berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat didalami, pihaknya akan mengundang organisasi keagamaan untuk menyelaraskan regulasi itu, apalagi bagi daerah otonomi khusus.

"Misalnya, Aceh mau terapkan syariat Islam di daerahnya, itu boleh. Namun penerapan di sana, mau diterapkan juga di Jakarta, tentu tidak bisa," kilahnya.

Dalam keterangannya Tjahjo mengatakan, pemerintah akan mengikuti dan pertimbangan fatwa dari organisasi keagamaan seperti MUI.

Ia juga berjanji akan mempublikasikan ribuan perda tersebut. Berdasarkan data yang ia peroleh, ada 2.227 perda provinsi yang dibatalkan Kemendagri, lalu 306 perda yang secara mandiri dicabut Kemendagri, serta 610 perda kabupaten/kota yang dibatalkan pemerintah provinsi masing-masing.

"Ini semua soal investasi. Kami tidak mengurusi perda yang bernuansa syariat Islam. Ini untuk mengamankan paket kebijakan ekonomi pemerintah," kata Tjahjo.

Seperti halnya kemarin saat Kemendagri ingin mengkaji Perda Kota Serang No. 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat dengan mengundang Pemerintah Kota Serang, beserta Wali Kota Tubagus Haerul Jaman.

DPR Panggil Mendagri

Sebelumnya, Anggota DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera, Almuzammil Yusuf akan memanggil Menteri Dalam Negeri terkait penghapusan secara sepihak penghapusan 3143 Peraturan Daerah (Perda), termasuk di dalamnya perda bernuansa Islam.

"Dalam waktu dekat, Komisi II akan mengundang Mendagri untuk membahas perda yang dicabut Kemendagri beserta hasil kajiannya," kata Muzammil.

Almuzammil yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi II DPR RI menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh asal menghapus Perda, karena berkaitan dengan otonomi daerah.

Menurut Muzammil, seharusnya Pemerintah Pusat menghormati produk peraturan daerah yang telah dibuat dengan tahapan proses pembahasan berdasarkan kearfilan lokal masing-masing daerah.

"Mari kita hormati hak otonomi masing-masing daerah yang dilindungi UUD NKRI 1945 Pasal 18, 18A, dan 18B dalam menetapkan peraturan daerah. Jadi Pemerintah Pusat tidak boleh langsung mencabut peraturan daerah namun tanpa kajian yang matang," tegas Muzammil.**

No comments:

Kirim Komentar Anda:

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel atau berita yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan kami dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Kami akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.

Powered by Blogger.