Booking.com
Breaking News
recent

Djarot Minta BPK Investigasi Permainan Pembelian Lahan Rusun Cengkareng Barat

BeritaIndependent.Com | Lagi, Pemprov DKI Jakarta kesandung masalah. Kali ini terkait pembelian lahan yang diperuntukkan pembangunan Rusun Cengkarang Barat. Padahal, penuntasan kasus Sumber Waras yang merugikan negara sebesar Rp 191 Miliar belum juga beres.

Adalah Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat yang menduga, ada kerugian dalam pembelian lahan untuk rumah susun (rusun) di kawasan Cengkareng Barat.

Nilainya, kata Djarot, lebih besar ketimbang pembelian lahan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras.

Karena itu, Djarot meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigasi agar duduk persoalan dari pembelian lahan tersebut dapat dengan jelas terungkap.

"Kami minta BPK untuk melakukan investigasi karena diduga kuat itu ada permainan disitu, dimana pembelian lahan rusun Cengkareng Barat itu jauh lebih merugikan dibandingkan dengan Sumber Waras," kata Djarot kepada awak media di Jakarta, Senin (27/6/2016).

Djarot menuturkan, hasil audit investigasi BPK rampung 50 hari kedepan, jika hasilnya menerangkan ada permainan oleh pihak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait beserta pihak lainnya, sanksi berat akan menunggu para pihak yang melakukan kecurangan tersebut.

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali menemukan indikasi dugaan korupsi pembelian lahan dalam penggunaan anggaran APBD DKI 2015. Bila sebelumnya ada perbedaan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di Sumber Waras, kali ini pembelian lahan dilakukan di atas tanah milik DKI sendiri senilai Rp 648 Miliar, harganya pun kemahalan Rp 362,8 Miliar dibanding NJOP.

Staf ahli penanggung jawab pemeriksaan BPK Nyoman Wara mengatakan, sesuai laporan Hasil pemeriksaan (LHP) Keuangan Daerah DKI 2015, BPK akan melakukan pemeriksaan Investigatif atas Belanja Modal Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Rumah Susun Cengkareng Barat itu.

Pemerintah DKI Jakarta memang gencar membeli lahan untuk mencapai target yang diusung Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yakni membangun 17 ribu unit rumah susun sewa sederhana pada Oktober 2017.

Tanah yang dibeli seharga Rp 648 Miliar ini lokasinya di Cengkareng Barat, Jakarta Barat, seluas 4,6 hektare.

Pembelian itu bermasalah tak hanya setelah transaksi dilakukan pada November 2015—tanah itu ternyata milik Dinas Kelautan sejak 1967. Penduduk setempat juga memprotes sejak awal sampai-sampai Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah DKI Jakarta, sebagai pembeli, mengundang mereka pada 1 Oktober 2015. *(Sri)

No comments:

Kirim Komentar Anda:

Pembaca dapat mengirimkan komentar terkait artikel atau berita yang ditayangkan. Isi komentar bukan merupakan pandangan, pendapat ataupun kebijakan kami dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Pembaca dapat melaporkan komentar jika dianggap tidak etis, kasar, berisi fitnah, atau berbau SARA. Kami akan menimbang setiap laporan yang masuk dan dapat memutuskan untuk tetap menayangkan atau menghapus komentar tersebut.

Powered by Blogger.